Ahok dan Sebuah Bajaj Seharga Mercy

Minggu, 17 Apr 2016 | 12.00 WIB

Ahok dan Sebuah Bajaj Seharga Mercy

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)


Centroone.com - Kasus Dugaan Korupsi dalam pembelian RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, masuk dalam pusaran kontroversi. 

Pembelian lahan itu, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya janggal dalam masalah dana yang digunakan tapi juga waktu pembayaran pembelian lahan tersebut juga patut dicurigai. Menurut Ketua BPK dalam sebuah kesempatan diskusi, Sabtu, (16/4/2016) kemarin, pembayaran dan waktu pembayaran terkesan dipaksakan. 

“Bahwa diakhir Desember, 31 Desember 2014, jam 7, ada bukti cek tunai, jam 7 sekian detik. Kenapa ini seperti dipaksakan?” papar Harry dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Pro Kontra Audit Sumber Waras’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Selain proses pembayaran, BPK pun mempertanyakan kenapa pembayaran peralihan lahan itu dilakukan diakhir Desember.   Pembayaran itu pun dibandingkan dengan transaksi pengelolaan RS Sumber Waras sebelumnya, PT Ciputra Karya Unggul (CKU) dengan Yayasan Sumber Waras (YKSW) dengan yang terikat kontrak perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) No. 7 tertanggal 14 November 2013 tentang lahan RSSW seluas 3,6 ha berstatus hak guna bangunan (HGB). Saat itu  pihak CKU hanya memberikan perikatan sebesar 8%, Sementara Pemprov DKI sudah melakukan pembayaran secara tunai 100%, padahal serah terima baru tahun 2018.

Tidak hanya itu, Harry juga menilai pembelian lahan di RS Sumber Waras yang terdapat di Tomang Utara terlalu mahal, bahkan sepadan dengan harga tanah yang terdapat dikawasan Jalan Kyai Tapa.  "Kyai Tapa itu Mercedes, Tomang Utara itu Bajaj. Jadi kita beli Bajaj seharga Mercy," tambah Harry lagi.

Pemprov, lanjut Harry harusnya bisa menawar dengan harga yang lebih murah dari NJOP. Bukan sebaliknya membayar justru dengan yang lebih mahal dari yang ditentukan. "Seharusnya kan kita beli Mercy seharga Bajaj," lanjut dia.

Seperti diketahui polemik tentang pembelian lahan RS Sumber Waras mencuat setelah BPK mengeluarkan hasil audit yang menyebut terdapat kerugian negara sebesar Rp191 Miliar dari pembelian lahan RS Sumber Waras. BPK menganggap penggunaan anggaran sebesar Rp755 Miliar yang digunakan untuk membeli lahan tersebut tidak tepat. Ahok sendiri saat menanggapi hasil audit BPK mengatakan hasil audit BPK "ngaco."  bbs