Kurikulum Pendidikan Nasional Tidak Berpihak Pada Anak Disleksia

Jumat, 28 Okt 2016 | 19.00 WIB

Kurikulum Pendidikan Nasional Tidak Berpihak Pada Anak Disleksia

Pihak DGSP yang siap menggelar Dyslexia Speaks Up (Centroone/Windhi)


Centroone.com - Kurikulum pendidikan nasional, saat ini memang lebih banyak berpihak pada anak-anak yang normal. Namun pemerintah sejatinya tak tahu jika anak dengan Disleksia, butuh perhatian khusus. Layaknya anak berkebutuhan khusus, maka penanganan anak itu saat menempuh pendidikan, sangat berbeda dengan anak normal.

Anak dengan Disleksia, memang tak memiliki sekolah khusus. Bahkan karena ketidaktahuan orang tua, guru dan pemerintah, maka kelas anak dengan Disleksia juga sama dengan anak normal. Sehingga saat dijejali dengan kurikulum pendidikan yang dianggap sebagian orang tua sangat memberatkan siswa, anak dengan Disleksia yang tidak ditangani dengan benar, justru akan kesulitan berkembang kemampuan otaknya.

Padahal, anak dengan Disleksia ini sangat sulit untuk berbicara, sulit membaca, menulis maupun berhitung. Selain itu, anak dengan Disleksia juga sering salah persepsi. Pada tataran ini, kata Fahmi, terapis Disleksia indGrow Bandung, salah persepsi anak dengan Disleksia yang paling ekstrim justru mengarah pada tindakan keinginan untuk bunuh diri. “Ini sangat ekstrim, karena itu butuh pendampingan atau intervensi khusus,” aku Fahmi.

Sementara Ketua Dyslexia Parents Support Group (DPSG) Jatim dr Ursula Yudith Sawitri Sp.THT, mengakui jika selama ini belum ada guru di sekolah umum yang paham tentang penanganan anak Disleksia. “Ini karena kurikulumnya juga berpihak pada anak yang normal. Sementara yang Disleksia karena ketidaktahuannya, justru dipaksa untuk menerima pelajaran seperti anak normal. Jika prestasi belajarnya tak ada, maka anak dengan Disleksia itu dicap sebagai anak bodoh atau kurang pintar,” tegas Yudith.

Dia juga menambahkan, pada tataran anak dengan Disleksia kategori berat, maka intervensinya akan lebih sulit. Pendampingnya harus sabar, sebab daya ingat anak tersebut sangat kurang. “Untuk menghapal huruf b yang dianggap sebagai huruf d, harus dilakukan berkali-kali. Setelah hari ini hafal, belum tentu besok ingat lagi. Jadi harus super sabar untuk mendampinginya,” tandas Yudith.

Untuk itu, melalui DGSP inilah, diharapkan mampu mewujudkan Pusat Kajian dan Pelayanan Terpadu Disleksia Indoneisa. Tujuannya agar ada kesempatan belajar yang sama bagi para penyandang Disleksia di semua lini pendidikan dengan sisem akomodasi yang baku dan tervalidasi yang disepakati tenaga professional medis terkait, para pendidik serta pemerintah selaku pembuat kebijakan sistem pendidikan.

DGSP yang sudah terbentuk di beberapa provinsi ini juga ingin membangun jejaring dengan International Dyslexia Forum sehingga keberadaan Asosiasi Disleksia Indonesia dikenal dan diakui dalam skala internasional. DGSP juga berharap mampu untuk mendirikan Pusat Diagnostik Bagi Anak Disleksia. Yang jadi tujuan utama, DGSP ingi seluruh orang tua paham dengan Disleksia sehingga tak selalu menyalahkan anaknya saat tak berprestasi di dunia pendidikan.

“Jika kurikulum kita lebih asyik, saya yakin anak Indonesia pasti akan lebih berprestasi, khususnya bagi anak dengan Disleksia. Masyarakat harus peduli dengan kondisi sekitarnya untuk mengetahui anak dengan Disleksia. DGSP ini sebagai agen untuk membantu Asosiasi Disleksia Indonesia secara sukarela demi kepentingan dan kebutuhan para anak Disleksia,” harap Yudith yang menyarankan agar warga Surabaya mau datang ke acara Dyslexia Speaks Up di Ciputra World pada 29-30 Oktober 2016. (windhi/by)