Dindik Himbau Sekolah Gunakan Bopda Dengan Tepat

Jumat, 29 Jan 2016 | 13.00 WIB

Dindik Himbau Sekolah Gunakan Bopda Dengan Tepat

Anak-anak salah satu sekolah di Surabaya (Centroone)


Centroone.com - Dana bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) untuk Kota Surabaya sudah tersedia. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mengimbau sekolah yang mendapat dana itu agar memanfaatkannya sesuai ketentuan yang ada. Jangan sampai ada penyimpangan atas penggunaannya.

Jika anggaran itu disimpangkan penggunaannya, maka kualitas layanan pendidikan akan terkendala. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih, Bopda memiliki manfaat besar diantaranya menghapuskan biaya operasional sekolah dan meringankan biaya pendidikan.

Tidak diperkenankan untuk kepentingan lain, terutama yang berpotensi merugikan keuangan negara dan berakibat pada munculnya tindak pidana korupsi. “Mumpung masih awal tahun anggaran, kami mencoba mengingatkan kembali kepada sekolah-sekolah penerima Bopda baik negeri maupun swasta agar tidak timbul masalah dikemudian hari,” imbau Eko.

Sekolah penerima Bopda, lanjut Eko, harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Mulai dari kelengkapan proposal, laporan LPJ, kevalidan nomor rekening bank, hingga speciement dan tanda tangan kepala sekolah.

Bopda ini di sekolah diperuntukan sebagai biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya transport, biaya konsumsi, biaya pembiayaan siswa atau ekstrakurikuler. Selain itu juga untuk biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, biaya pelaporan, biaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, biaya pengembangan kurikulum, pembelian atau pengadaan saranana dan prasarana pembelajaran, serta biaya daya dan jasa.

Namun Bopda ini tak boleh untuk investasi lahan, terkecuali pembelian atau pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. Selanjutnya untuk membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural serta membayar gaji rutin bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan atau Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar untuk memenuhi target 24 jam seminggu.

Sekolah, menurutnya dapat mengusulkan kebutuhan yang tidak ada pada satuan standar harga (SSH) kepada Dispendik dengan mengajukan surat permohonan dilampiri dengan bukti penawaran harga dalam bentuk brosur atau sejenisnya. Proses pengawasan penggunaan Bopda secara melekat berada di tangan Dindik melalui pengawas sekolah. Sedangkan dalam proses audit akan melibatkan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila ditemui ada indikasi kerugian keuangan negara, kejaksaan dan kepolisian yang menangani. (windhi/by)