Kasus YKP Siap Dibawa Warga ke KPK

Senin, 25 Jan 2016 | 22.00 WIB

Kasus YKP Siap Dibawa Warga ke KPK


Centroone.com - Kasus kepemilikan Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya (YKP KMS) terus berlanjut. Kasus yang sudah pernah dimasukan dalam Panitia Hak Angket dan kini Panitia Khusus DPRD Surabaya, tak kunjung selesai terkait aset Pemkot Surabaya yang ada dalam aset YKP yang kini sudah bertransformasi menjadi PT YeKaPe.

Disampaikan Ketua Perkumpulan Forum Komunikasi Warga Penabung Beli Rumah YKP Darmantoko, warga perumahan tersebut kecewa karena membeli rumah dari YKP, namun tak bisa memiliki sertifikat. Sementara bagi yang memiliki sertifikat, tentu harus dipertanyakan keabsahannya.

Dia menegaskan, munculnya sertifikat rumah itu jelas ada ketidakberesan. Sebab lahan yang digunakan YKP adalah lahan milik Pemkot Surabaya yang berupa tanah surat ijo. Selain itu, dalam surat atau arsip Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 188.45/78-92/402.5.09/1992 menyatakan jika status tanah itu adalah tanah negara hak pengelolaan YKP-KMS.

Dengan dasar itu, tanah negara, kata Darmantoko, tak bisa disertifikatkan. Apalagi pelepasan lahan itu tak pernah ada dan itu masih milik Pemkot Surabaya.

Kini dengan bukti-bukti baru, Darmantoko melalui forum komunikasi warga itu berniat melaporkan hal tersebut ke KPK.

“Kita sudah berkirim surat ke wali kota (saat itu Tri Rismaharini, red) tak pernah ada jawaban. Bahkan berkirim ke DPRD Surabaya juga tak ada respon. Surat terbaru kita kirim ke Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno dan dijawab jika pemkot masih menunggu hasil Pansus YKP yang masih dalam proses pembahasan,” tukas Darmantoko.

Ditambahkan Darmantoko, isi surat ke pemkot dan DPRD itu meminta agar kasus YKP yang didalamnya terdapat kesulitan warga untuk melakukan sertifikasi, segera diselesaikan pemkot dan DPRD Surabaya. Sebab warga sudah puluhan tahun tak memiliki alas hukum kuat atas tempat tinggalnya.

Sebelumnya, saat wali kota masih dijabat Tri Rismaharini, kasus YKP yang dianggap merugikan negara ini, sudah pernah dilaporkan ke KPK. Namun dengan menyertakan data baru atau bukti baru, forum warga ini kembali membawanya ke KPK dengan harapan kasus itu akan selesai.

Lahan pemkot yang digunakan YKP-KMS ini, sejak dulu ada di dua kecamatan, Rungkut dan Wonocolo. Namun saat ini, dua kecamatan itu sudah ada pemekaran kecamatan. Ada 30.000 unit rumah yang terdapat di 25 kelurahan di Surabaya. (windhi/by)