HM Prasetyo Dinilai Belum Optimakan PNBP Kejagung

Selasa, 29 Sep 2015 | 19.32 WIB

HM Prasetyo Dinilai Belum Optimakan PNBP Kejagung

Jaksa Agung HM Prasetyo (dokCentroone)


CENTROONE.COM - Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai belum mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal, optimalisasi PNBP Kejagung menjadi salah satu solusi terkait krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini.

Pengamat ekonomi hukum Yustinus Prastowo menilai, kejaksaan seyogyanya menyadari bahwa peran PNBP sebenarnya sangat besar dan strategis. Pasalnya, terkait erat dengan pelayanan langsung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Namun, pengelolaan administrasi sektor PNBP kejaksaan era Presiden Joko Widodo dirasa lambat sekali. Untuk diketahui, PNBP Kejaksaan dibawah kepemimpinan Prasetyo dalam Semester I tahun 2015 hanya mampu Rp 41,8 miliar. Jumlah tersebut jauh dari PNBP Kejaksaan 2014 era Basrief Arief yang mencapai Rp 3,4 triliun. 

"Adanya paradigma PNBP hanya dipakai untuk membiayai kegiatan kementerian atau lembaga terkait, bukan menunjang penerimaan negara. Jadi dari sisi pemungutan dan pemanfaatan belum tepat. Apalagi ditambah perencanaan dan pengawasan yang belum bagus. PNBP kejaksaan kan berarti terkait eksekusi putusan hakim, termasuk perampasan aset pelaku kejahatan. Namun baik perencanaan, transparansi serta akuntabilitas kejaksaan era Jokowi saat ini sangat kurang," ujar Yustinus kepada wartawan, Selasa (29/9/2015).

Menurut Yustinus , Jaksa Agung HM Prasetyo seharusnya meniru apa yang dilakukan Mantan Jaksa Agung Basrief Arief yang mampu mengoptimalkan PNBP melalui eksekusi pidana denda Asian Agri Rp 2,5 triliun di tahun 2014. Dimana uang triliunan tersebut sudah masuk kas negara. "Prestasi kejaksaan saat itu meningkat tajam. Jika semester I tahun ini hanya Rp 41 miliar, wah itu kecil sekali. Butuh keseriusan dan perbaikan administrasi," ungkap dia.

Yustinus menilai, perbaikan administrasi yakni mencakup kompetensi dan integritas sumber daya manusia pimpinannya. Lebih lanjut disarankan Yustinus, perencanaan PNBP sebaiknya segera diintegrasikan di Kemenkeu sehingga pengawasannya multipihak.

"Faktor minimnya PNBP yang disetor ke kas negara oleh Kejaksaan, salah satunya perencanaan yang sangat buruk, lalu integritas pegawai, ketiga keengganan memungut dan mengeksekusi kasus besar yang sensitif," ucap Yustinus.

Hal tak jauh berbeda disampaikan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok pihaknya menyoroti bidang Pembinaan di Kejaksaan dalam hal pencatatan dan pelaporan PNBP di kejaksaan yang belum akurat.

"Pencatatan piutang denda tilang dan biaya perkara yang diputuskan verstek (tanpa kehadiran tergugat) tidak akurat dan tidak dilaporkan dalam neraca kejaksaan RI. Begitu juga realisasi belanja barang operasional kegiatan perkantoran juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pelaksanaan kontrak publikasi pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan tidak sesuai dengan ketentuan dan terjadi indikasi kerugian negara. Jambin dan para pimpinan di Pembinaan harus bertanggungjawab," ujar Uchok.

Uchok menilai, minimnya perolehan PNBP Kejaksaan pada semester I tahun 2015 ini lebih dikarenakan faktor kepemimpinan. Sebab itu, kata Uchok, kondisi demikian membuktikan bahwa kejaksaan tidak peduli dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tengah krisis. "Saya kira ini persoalan minimnya perolehan PNBP ini terletak pada pimpinan kejaksaan.  Mulai dari Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan harus bertanggungjawab atas merosotnya penerimaan PNBP. Dengan besarnya PNBP yang masuk ke kas negara, tentu dapat membantu kondisi perekonomian saat ini. Harusnya kejaksaan bisa mengoptimalkan perannya. Masa PNBP semester I hanya Rp 41 miliar. Ini kan lucu, Jaksa Agung Prasetyo kinerjanya jauh dibawah kepemimpinan Basrief Arief padahal Jambin nya masih sama, yaitu Bambang Waluyo," tegas Uchok.

Uchok menenggarai belum adanya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan definitif menjadi faktor bahwa internal kejaksaan sedang ada konflik. Selain itu tidak ada keseriusan Jaksa Agung dalam memimpin kejaksaan itu sendiri. Karena itu, tegas Uchok, Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Jaksa Agung maupun Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).

"Jokowi sudah saatnya mengevaluasi kinerja keduanya. Kalau perlu periksa dan audit Jambin selama ini kerjanya apa saja sampai PNBP minim seperti itu. Kenyataan yang harus dihadapi sekarang merupakan imbas dari institusi penegak hukum yang dipimpin oleh politisi. Prasetyo sudah gagal memimpin. Begitu juga para Jaksa Agung Muda dibawahnya. Seperti tidak becus kerjanya," tandas dia. by