Belum Ada Jamwas Kejagung Definitif Dinilai Suburkan Oknum Jaksa Nakal

Selasa, 29 Sep 2015 | 18.30 WIB

Belum Ada Jamwas Kejagung Definitif Dinilai Suburkan Oknum Jaksa Nakal


CENTROONE.COM - Sejumlah kalangan menilai belum adanya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung definitif hingga saat ini semakin melanggengkan 'praktik' nakal para oknum jaksa. Kinerja Jaksa Agung, HM Prasetyo pun dipertanyakan karena tak mampu mengoptimalkan fungsi dan tugas pokok pengawasan.

Bukan tanpa sebab kritik itu mengemuka. Mengingat HM Prasetyo sejak dilantik menjadi Jaksa Agung seperti mengabadikan posisi Jamwas yang kini dipegang pelaksana tugas (Plt) yakni Sekretaris Jamwas Jasman Panjaitan. Peneliti Indonesia Justice Watch Fajar Trio Winarko menduga banyak kasus dugaan oknum jaksa pemeras dibiarkan begitu saja alias mangkrak semenjak bidang pengawasan dijabat oleh seorang Plt.

Selain itu, peran pengawasan di kejaksaan kerap tebang pilih dalam melakukan penanganan kasus yang melibatkan jaksa. "Laporan masyarakat seakan ditimbun begitu saja. Contoh dugaan pemerasan yang dilakukan oknum petinggi jaksa di Kejati Riau beberapa waktu lalu, yang diduga melakukan pemerasan milyaran rupiah terhadap beberapa SKPD disana, hilang begitu saja. Padahal Komisi Kejaksaan sudah memberikan rekomendasi, lalu dugaan pemerasan penanganan kasus refurbish part PLN dan masih banyak lagi.

Presiden Joko Widodo harus tahu ini. Dugaan pengawasan di kejaksaan biasa digunakan sebagai alat kepentingan untuk investasi jabatan sepertinya sudah menjadi rahasia umu. Bahkan sebagian jaksa yang lemah dijadikan korban atau tumbal untuk dipersalahkan. Ya semacam dipaksakan menjadi kambing hitam," ucap Fajar, Jakarta, Selasa (29/8/2015).

Menurut Fajar, pihaknya menyayangkan jika sumber daya manusia yang ada di bidang pengawasan tidak mempuni dan berintegritas. Belum lagi pengawasan di Kejaksaan Agung kerap disebut-sebut memposisikan sebagai pengadilan sosial yang kadang menyebabkan demoralisasi jaksa.

"Bagaimana mungkin jika seorang jaksa di bidang pengawasan, yang sempat diduga memiliki catatan negatif memeriksa atau mengawasi jaksa-jaksa yang diduga bermasalah, pengungkapan fakta pun bisa berujung fitnah. Jadi bukan jaminan menjadi jaksa yang baik dan visioner tidak akan diperiksa oleh pengawasan. Jelas tidak relevan kondisi ini. Bisa saja yang terjadi di pengawasan kejaksaan saat ini hubungannya adalah hubungan dua kekuatan yang dibangun atas kekerabatan yang berdasar pada satu kepentingan yang ujung-ujungnya adalah uang walau prosesnya melalui prosedur yang disalahgunakan," ujar dia.

Sebab itu, tegas Fajar, IJW mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menkopolhukam untuk mengevaluasi serta mengaudit kinerja pengawasan Kejaksaan Agung serta Jaksa Agung HM Prasetyo. "Jika Jokowi ingin revolusi mental terjadi di kejaksaan, ya perintahkan Menkopolhukam untuk mengaudit serta mengevaluasi kinerja Plt Jamwas serta jajarannya. Begitu juga dengan kinerja Jaksa Agung. Perbaiki dulu SDM di Kejaksaan, jangan hanya sibuk dengan pencitraan," pungkas dia.

Sementara itu, mantan komisioner Komisi Kejaksaan RI, Kaspudin Nor mengungkapkan, Kejaksaan seharusnya meniru Polri dalam hal penempatan posisi jabatan pimpinan. Dimana, Polri telah berhasil menempatkan anggota terbaiknya di pucuk pimpinan. "Hal ini juga menjadi faktor lemahnya fungsi pengawasan di kejaksaan," ucap Kaspudin.

Terkait fungsi pengawasan dan jabatan pimpinan di korps Adhyaksa ini, kata Kaspudin, dikarenakan masih banyaknya jaksa yang ketakutan untuk menjadi jaksa terbaik maupun visioner. Menurut Kaspudin, faktor integritas, transparansi serta profesionalitas SDM di Jamwas juga mempengaruhi penilaian publik akan kejaksaan. "Ketika ada jaksa nakal tapi tidak diproses, lalu jaksa yang tidak melakukan kesalahan diproses di pengawasan, sampai ganti presiden pun kejaksaan tidak akan menjadi baik dimata masyarakat jika kondisi demikian tidak diperbaiki," kata dia.

Kaspudin selama menjabat di Komisi Kejaksaan melihat pengawasan internal di Kejaksaan Agung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut, kata Kaspudin, akan menjadi "bom" waktu kehancuran Jaksa Agung HM Prasetyo. "Bom" waktu tersebut, kata Kaspudin, diciptakan anak buahnya sendiri atau bisa dikatakan musuh dalam selimut yang memberikan masukan-masukan yang justru menjatuhkan karir Prasetyo. "Unsur politis kadang terselip saat pengawasan menjalankan tupoksinya. Tentu ini akan menjadi bom waktu kehancuran Jaksa Agung HM Prasetyo ditengah prestasinya saat ini. Bom ini kan tercipta ketika fungsi pengawasan yang tidak optimal. Saya rasa tinggal tunggu waktu saja kapan 'bom' itu meledak," ungkap Kaspudin.

Sebelumnya, Plt Jamwas Jasman Panjaitan pernah disebut-sebut memeras DL Sitorus senilai Rp 84 miliar. Hal itu terungkap pada pembacaan pledoi di PN Jakarta Selatan tahun 2006 oleh DL Sitorus. Tak hanya itu, dugaan suap juga pernah menghampiri Jasman dalam pengungkapan kasus pembobolan kas Pemkab Batubara. Dimana Jasman dituding sebesar Rp 200 juta. Disebut-sebut uang itu digunakan sebagai penangguhan penahanan Komisaris PT Pacific Fortune, Rahman. by