BMW Lengkapi Bukti Dugaan Korupsi Ahok di Jual Beli Tanah Sumber Waras

Kamis, 17 Sep 2015 | 20.52 WIB

BMW Lengkapi Bukti Dugaan Korupsi Ahok di Jual Beli Tanah Sumber Waras

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (dokCentroone)


CENTROONE.COM - Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) DKI Jakarta Amir Hamzah kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (17/9/2015). Amir datang dengan membawa data-data baru terkait kasus jual beli tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hal itu dikemukan Amir Hamzah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sebelumnya Amir telah melaporkan Ahok ke KPK pada tanggal 19 Agustus 2015. "Saya bawa data-data tambahan pada tanggal tanggal 19 Agustus itu sudah  melaporkan, setelah mereka (KPK) mempelajari maka  jawab dan tanggapannya akan di tindak lanjuti, saya mendapatkan data baru," ucap Amir.

Dikatakan Amir, data yang di serahkan ke KPK dalam bentuk dokumen, seperti risalah-risalah rapat pada tanggal 11 Juni 2014, Surat penjulan tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ditujukan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2014, kemudian nota kepala Dinas Kesehatan DKI kepada Gubernur tanggal 16 Juni 2014.

"Fotokopi Sertifikat hak guna bangunan nomor 2878, kemudian akte jual belinya kememudian tanda terimannya, nomor rekening Bank tetap soal pembayaran dari pemda ke sumber waras, Disposisi Gubernur DKI tanggal 8 Juli 2015 kepada BAPEDA DKI, surat nomor 27/YKSW/2014 tanggal 22 Oktober 2015 dari yayasan Kesehatan Sumber Waras, perihal penawaran harga tanah yayasan kesehatan Sumber Waras dan Bangunan," terang Amir.

Amir menenggarai hal yang kelihatan tidak beres dalam penjualan lahan tersebut terkait NJOP. "NJOP itu kan sudah ditentukan harga dari 20 juta itu sudah mulai dipertahankan bulan juni, tahun 2014 padahal keterangan NJOP dari instasi berwajib itu baru keluar tanggal 22 Desember 2014. Ya lebih mahal, kemudain ada perbedaan yang sangat ganjil adalah, dari tahun 2009 sampai tahun 2013 tidak ada kenaikan 12 juta saja, tahun 2014 tiba-tiba naik jadi 20 juta, Ini keterangan NJOP dari pelayanan pajak," terang Amir.

Sebab itu, kata Amir, permasalah ini bukan rahasiah umum lagi ketika KPK menindak lanjutinya. Polemik RS Sumber Waras ini sendiri bermula saat BPK menilai pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah seluas 3,7 hektar itu dapat merugikan negara sebanyak Rp 191miliar.
 
"Jadi sebenarnya sudah menjadi rahasiah umum ketika persoalan ini mencuat, KPK minta BPK untuk melakukan audit Investigasi nah sekarang BPK masih menunggu audit. Saya sebenarnya sudah lama menginventarisir Gubernur DKI Jakarta, melakukan pelanggaran banyak peraturan dan perundangan. Tapi DPRD lemah dan banyak alasan dari Gubernur. Jadi saya pikir (kasus) Sumber Waras harus ditindaklanjuti," pungkas Amir.

Laporan dugaan korupsi jual beli tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar sebelumnya telah masuk di bagian Pengaduan Masyrarakat KPK. Lembaga antirasuah ini masih mencari bukti adanya dugaan korupsi maupun kerugian negara dalam kasus tersebut. "Masih ditelaah lagi dari segi kelengkapan maupun keakuratan datanya," ucap  Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi SP. (by)



 


...
0




There are 0 comments in this current article