Ormas Bentukan Warga Asing Bisa Terima Hibah

Rabu, 26 Ags 2015 | 07.00 WIB

Ormas Bentukan Warga Asing Bisa Terima Hibah


CENTROONE.COM - Pihak DPRD Surabaya memastikan jika Kemendagri telah menghapus penerima belanja hibah dan bantuan sosial melalui jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) dewan yang tak berbadan hukum. Hal itu didapat dari hasil konsultasi anggota DPRD ke Kemendagri.

Bahkan Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/4627/SJ yang berisi tentang Penajaman Ketentuan pasal 298 ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diterangkan, pada pasal itu jika belanja hibah hanya dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD serta badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Sementara diterangkan pula, organisasi kemasyarakat yang dimaksud adalah organisasi yang didirikan masyarakat yang berbadan hukum dan berbentuk perkumpulan atau yayasan. Namun yang menarik, organisasi kemasyarakatan yang didirikan warga negara asing, bisa menerima dana hibah tersebut.

Hal ini termaktud dalam pasal 83 huruf (d) UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

Tentu saja terhitung sejak 2016, organisasi kemasyarakatan yang didirikan warga negara asing bisa mengalahkan warga masyarakat yang menjadi konstituen anggota partai politik yang kebetulan sebagai pemohon proposal bantuan dana yang tak berbadan hukum. Hal ini pula yang sempat dikeluhkan anggota dewan terkait penerima Jasmas itu adalah perusahaan (BUMN atau BUMD, yayasan atau perkumpulan). Sebab unsur itu merupakan institusi yang sudah mampu, sementara sasaran Jasmas ini diharapkan adalah masyarakat untuk membangun daerahnya.

“Kita sudah mendapatkan surat edaran tersebut, bahkan sudah berkonsultasi. Hasilnya ya seperti itu. Warga masyarakat yang mengajukan dana hibah melalui Jasmas untuk pengembangan usahanya tapi karena tak berbadan hukum, terpaksa ditolak,” tukas Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan atau akrab disapa Aden.

oleh:Windhi A-editor:YL.antamaputra