Dugaan Korupsi Ahok Terkait RS Sumber Waras Dilaporkan ke KPK

Kamis, 20 Ags 2015 | 14.14 WIB

Dugaan Korupsi Ahok Terkait RS Sumber Waras Dilaporkan ke KPK

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/7). ANTARA FOTO/Reno Esnir


CENTROONE.COM - Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah melaporkan dugaan korupsi senilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan korupsi yang dilaporkan itu melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Demikian disampaikan Amir Hamzah di gedung KPK, Kamis (20/8/2015). Amir mendesak KPK mengusut tuntas dan melakukan pemeriksaan terhadap jajaran direksi Sumber Waras dan Ahok. "Ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) dan kemungkinan korupsi dalam kasus (pembelian) tanah (RS) Sumber Waras," tegas Amir Hamzah.

Selain itu, sambung Amir, KPK juga harus menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya indikasi ketidakwajaran dalam pembelian tanah oleh Pemprov DKI ini. BPK sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu dinilai merugikan negara sebanyak Rp 191 miliar.

Selisih harga tersebut terjadi karena BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras dengan lahan rumah sakit itu sendiri. BPK pun sempat mengindikasikan adannya penggelembungan harga dalam pembelian tanah.

Menurut Amir, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Di antaranya yakni penentuan harga tanah sebesar Rp 755 miliar tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar. Tetapi, lanjut Amir, hanya berdasar pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras. Hal tersebut, ditambahkan Amir, juga bertentangan dengan UU tentang Pertanahan.

"Harusnya lewat proses sosialiasi dan lainnya yang memakan waktu tiga bulan, tapi ini langsung diputus sendiri sama Gubernur dan sehari jadi," tandas Amir.

editor:YL.antamaputra