Pemkot Harus Kawal Pembayaran THR

Sabtu, 04 Jul 2015 | 06.00 WIB

Pemkot Harus Kawal Pembayaran THR


CENTROONE.COM - Persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) disikapi DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi D Junaedi, Jumat (3/7/2015) mengimbau kepada para pengusaha agar mematuhi ketentuan pembayaran THR sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dalam surat itu disebutkan jika batasan pemberian THR kepada para karyawan paling lambat 14 hari kerja. Untuk itu, sudah selayaknya surat itu dipatuhi. Agar pembayaran THR ini juga tak bermasalah, sudah selayaknya Dinas Tenaga Kerja Surabaya mensosialisasikan SE Menakertrans tersebut. Tujuannya agar di Surabaya tak ada pelanggaran perusahaan atas pembayaran THR karyawannya.

Dikhawatirkan, persoalan ini tak pernah selesai. Sebab tak sedikit persoalan tahun lalu, tak pernah selesai. Ini dibuktikan dengan adanya laporan karyawan beberapa perusahaan ke DPRD Surabaya.  “Ada saja buruh yang mengeluhkan hal itu ke DPRD Surabaya,” aku Junaedi.

Saat ini sudah ada Posko Pengaduan THR yang didirikan LBH bersama elemen buruh. Namun Junaedi menyarankan agar Pemkot Surabaya juga bisa mendirikan posko tersebut.  Sementara DPRD Surabaya berjanji akan mengapresiasi laporan buruh atau karyawan. Jika ada laporan masalah itu, dewan akan memanggil perusahaan bersangkutan. “Ini bisa ditindaklanjuti dengan Perwali agar perusahaan mematuhi itu,” tandas Junaedi.  



oleh:Windhi A-editor:YL.antamaputra