Kejagung Tahan Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo

Jumat, 31 Jul 2015 | 21.00 WIB

Kejagung Tahan Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo


CENTROONE.COM - Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo, Sukadi ditahan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat alat kontrasepsi jenis IUD Kit di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu untuk 20 hari ke depan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung. "Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka Sukadi selaku Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo," kata Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Menurut Tony, penahanan itu diakukan demi kepentingan penyidikan. Penahanan, lantaran penyidik khawatir tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sukadi sebelum ditahan lebih dulu menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar. Saat dikonfirmasi soal penahanan, Sukadi enggan komentar. Sukadi dengan kawalan petugas langsung menaiki mobil tahanan yang menjemputnya.

Pemeriksaan sendiri, kata Tony, mengenai kronologis keikutsertaan perusahaannya dalam lelang pengadaan IUD Kit pada Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN tahun 2014. Perusahaannya saat itu memenangkan kontrak dengan nilai kurang lebih Rp 14 miliar untuk pengadaan IUD Kit sebanyak 2.900 set. "Pemeriksaan termasuk hasil pekerjaan. Diduga proses pelelangan terdapat kesalahan prosedur, dan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi," tutur Tony.

Sukardi diduga terlibat kasus tersebut bersama lima tersangka lainnya. Adapun empat tersangka lain yang lebih dulu ditahan, yaitu Sudarto (Dirut PT Hakayo Kridanusa), Sobri Wijaya (Pejabat Pembuat Komitmen-2013), Wiwit Ayu Wulandari (Pejabat Pembuat Komitmen-2014) dan Slamet Purwanto (Manajer PT Kimia Farma). Mereka ditahan di ?Rutan berbeda. "Sampai saat ini total sudah lima orang yang ditahan, dari enam tersangka," ujar Tony.

Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejagung Sarjono Turin mengatakan, modus yang dilakukan tersangka memanipulasi pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan standar kesehatan. Proyek pengadaan alat kontrasepsi itu bernilai Rp 32 miliar untuk tahun 2013-2014. Namun untuk kerugian negara masih dalam hitungan BPKP. "Kerugian masih dihitung, biar nanti ahlinya," ucap Sarjono Turin.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra