BPJS Kesehatan Haram, Ini Tiga Sebabnya

Kamis, 30 Jul 2015 | 19.00 WIB

BPJS Kesehatan Haram, Ini Tiga Sebabnya

Sejumlah peserta antre untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KCU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ss/pd/15


CENTROONE.COM - Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditetapkan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Menurut Ketua MUI Anwar Ibrahim, penetapan itu dilakukan karena BPJS Kesehatan setelah MUI, dalam kajiannya menemukan tiga hal yang tidak sesuai syariah.  "Ada tiga yaitu Gharar, Maisir dan Riba," kata Ketua MUI Anwar Ibrahim  Kamis (30/7/2015).

Gharar sendiri menurut bahasa berarti pertaruhan, penipuan atau ketidakjelasan. Gharar tidak diketahui yang diakadkan didalamnya dan tidak ada unsur kerelaan. Sementara Maisir berarti memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras. Serta mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dan, Riba berarti kelebihan tambahan pembayaran dari seseorang.

MUI telah melakukan kajian mendasar mengenai BPJS Kesehatan tersebut, terutama dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah. Dalam penelitian itu, MUI menilai BPJS Kesehatan belum mencerminkan jaminan sosial dalam Islam. "Secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak," tulis MUI dalam rekomendasi hasil ijtimak.

Tak hanya itu, MUI juga menyorot denda administrasi sebesar 2 persen per bulan dari jumlah iuran tertunggak baik bagi penerima upah maupun bukan. Denda ini dibayarkan secara bersamaan. Terkait hal ini, MUI meminta pemerintah untuk membentuk badan baru untuk jaminan sosial. 

"MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima."bbs