Ahok : Gubernur Tak Pernah Jadi Pengguna Anggaran

Kamis, 30 Jul 2015 | 02.00 WIB

Ahok : Gubernur Tak Pernah  Jadi Pengguna Anggaran

Gubernur Basuki Tjahja Purnama (ANTARA)


CENTROONE.COM - Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Lelaki yang akrab disapa Ahok ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta pada APBD-Perubahan 2014.

Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyodorkan sebanyak 21 pertanyaan untuk Ahok terkait dugaan korupsi UPS dengan tersangka Alex Usman.   Usai jalani pemeriksaan, mantan Bupati Belitung Timur itu menampik bahwa jabatan Gubernur tidak pernah bertindak sebagai pengguna anggaran. Dia mengklaim pengguna anggaran mesti berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, kata Ahok, gubernur adalah pejabat publik yang dipilih dengan proses politik sehingga tidak berstatus PNS.

 "Karena tidak boleh yang bukan PNS memegang uang, dan gubernur mengeluarkan SK kepada tim anggaran pemerintah daerah, itulah Sekda (Sekretaris Daerah), Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah," kata Ahok. "Jadi kalau sudah keluar, gubernur tidak pernah menjadi pengguna anggaran," ditambahkan Ahok.

Ahok mengklaim bahwa proyek pengadaan UPS di luar kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD. Ahok memastikan proyek tersebut mengada-ada. Karena itu, Ahok mengaku tidak mengetahui apa-apa saat anggaran untuk pengadaan UPS keluar. Pun demikian, Ahok enggan menyimpulkan apakah Sekretaris Daerah membubuhkan tandatangan tanpa sepengetahuannya. "Nah itu kita tidak tahu, nanti penyidik yang menentukan," terang Ahok.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan dua tersangka, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman. Dalam kasus ini Alex yang juga mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Mengah Jakbar berperan selaku pejabat pembuat komitmen. Sementara itu, Zaenal, mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, memiliki peran yang sama dengan Alex. Kedua tersangka itu dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra