JHT Cair Setelah 10 Tahun, DPR : Menteri Kurang Koordinasi

Jumat, 03 Jul 2015 | 21.00 WIB

JHT Cair Setelah 10 Tahun, DPR : Menteri Kurang Koordinasi

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (tengah) menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa


CENTROONE.COM - Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) mengalami perubahan mekanisme. Jika saat masih bernama Jamsostek, pencarian JHT setelah 5 tahun, kini di bawah BPJS Ketenagakerjaan,  pencarian JHT baru bisa dilakukan setelah 10 tahun.

Perubahan atau perpanjangan batas waktu pencairan dana saldo dalam program JHT ini setidaknya tertuang dalam PP No 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Juni lalu. Regulasi baru ini berlaku sejak 1 Juli 2015. '

Pada PP dijelaskan bahwa perubahan batas waktu dari sebelumnya lima tahun satu bulan menjadi 10 tahun.  Namun aturan baru ini  ditentang banyak pihak. Menurut para peserta BPJS Ketenagakerjaan, rentang waktu 10 tahun merupakan waktu yang lama.

Kontroversi terkait JHT ini menurut DPR terjadi karena Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri tidak melakukan konsultasi lebih dulu. Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, yang juga anggota Komisi IX DPR  menilai Menteri Hanif kurang koordinasi dengan DPR dalam membuat PP. Seharusnya, kebijakan JHT harus sesuai dengan semangat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Makanya, sebetulnya menteri ini harus tahu politik tenaga kerjanya apa, politik kesehatannya apa, keberpihakannya apa. Kalau tidak tahu ya repot juga. Kurang (koordinasi menteri). Sebenarnya kalau mau membuat PP, apa sih salahnya konsultasi dengan kita? DPR-nya tidak pernah diajak bicara. Jadi mereka menganailisa sendiri" kata Ribka, Jumat, (3/7/2015).

 Menurut Ribka, BPJS Ketenagakerjaan saat ini malah mempersulit atau menganiaya buruh. Duit Jaminan Hari Tua (JHT) adalah hak buruh dan seharusnya bisa diambil dengan lebih mudah. "Berikan saja hak buruh. Itu hak dia kok," kata Ribka. Rencananya, Senin (6/7) besok Komisi IX akan rapat dengan Menaker dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas hal ini. bbs