DPC PDI Perjuangan Siap Gugat PKPU 12/2015

Kamis, 23 Jul 2015 | 10.00 WIB

DPC PDI Perjuangan Siap Gugat PKPU 12/2015

Logo PDI Perjuangan (ANTARA)


CENTROONE.COM - Terkait Pilwali Surabaya, DPC PDIP Surabaya akan mengajukan gugatannya ke PTUN, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ini sebagai langkah untuk menyikapi terbitnya Peraturan KPU (PKPU) 12/2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana, Rabu (22/7/2015), terbitnya PKPU 12 menyalahi undang-undang. Menurutnya, KPU-RI melakukan tindakan di luar kewenangannya. Aturan itu terkait jika ada satu calon dalam Pilkada, maka pesta demokrasi itu harus ditunda. Hal inilah yang dianggap kewenangan KPU melanggar UU.

Wakil Walikota Surabaya ini menegaskan, PDI Perjuangan telah menyiapkan materi yuridis formil sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, MK dan MA. Gugatan dilayangkan ke PTUN, karena peraturan tersebut dinilai melanggar tata urutan perundangan.

Gugatan ke MK, untuk mengajukan uji materi UU 1/2015 dan UU 8/2015 terkait penepatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal harus dua calon. Sedang gugatan ke MA dan PTUN tentang uji materi PKPU 12/2015 pasal 89 huruf A yang memutuskan penundaan Pilkada jika hanya ada satu pasangan calon saja.

Dia menegaskan, dalam minggu ini gugatan tersebut akan dilayangkan. Sebelum diajukan, pihaknya akan membahas persiapan tersebut dalam rapat internal. “Hari ini kita rapat internal, rencananya Minggu ini kita ajukan,” janji dia.

Bagi Whisnu Sakti, PKPU 12/2015, semangatnya tidak menyukseskan Pilkada serentak 2015 tapi bertujuan mengulur Pilkada.  Pria yang akrab disapa WS ini mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan langkah-langkah yang akan ditempuh ini ke DPP PDI Perjuangan. Pihak DPP sendiri mendukung langkah yang ditempuh oleh kader-kadernya di Surabaya. Pasalnya, fenomena hanya muncul pasangan tunggal tidak hanya terjadi di Surabaya.  

oleh:Windhi A-editor:YL.antamaputra