Cegah Urbanisasi, Intensifkan Operasi Yustisi

Kamis, 23 Jul 2015 | 11.00 WIB

Cegah Urbanisasi, Intensifkan Operasi Yustisi

operasi yustisi di Surabaya


CENTROONE.COM - Pencegahan arus urbanisasi terus dilakukan Pemkot Surabaya. Bahkan usai libur lebaran ini, Pemkot Surabaya intensif menggelar Operasi Yustisi.

Ditegaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sasaran Operasi  Yustisi  adalah rumah kos di sejumlah kawasan. Dalam Operasi Yustisi itu, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikerahkan. Utamanya Satpol PP Surabaya, pegawai kelurahan, serta kecamatan. “Kita gerakkan muspika kecamatan, kelurahan, bagian pemerintahan untuk melakukan yustisi kependudukan,” ujarnya.

Sebenarnya, operasi ini sudah dijalankan H+1 lebaran. Sasarannya adalah terminal dan stasiun. Saat itu, petugas langsung melakukan proses administrasi dengan mendata para pendatang, guna mengetahui tempat kerja mereka di Surabaya.

Sementara, Kepala Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan daerah, warga pendatang bisa dikenai sanksi pidana atau denda. Ancamannya tindak pidana ringan selama 3 bulan kurungan atau denda maksimal Rp50 juta,” kata Anang, sapaan akrabnya.

Tindakan hukum dikenakan, apabila selama tiga bulan tinggal di Kota Pahlawan ini tidak memiliki identitas kependudukan berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau Kartu Identitas Penduduk musiman (KIPEM).

Bagi warga luar daerah yang baru datang pasca-lebaran, jika diketahui belum memiliki identitas kependudukan, mereka diminta mengurusnya. Dispenduk Capil memberi batas waktu selama 3 bulan bagi pendatang yang mengurus kependudukan.

Suharto Wardoyo menambahkan, pertambahan penduduk Surabaya tiap tahun sekitar 2,5 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 13 ribu orang yang telah mengurus SKTS, sedangkan 23 ribu orang adalah penduduk musiman.  

oleh:Windhi A-editor:YL.antamaputra