Ada Perda Larangan Mendirikan Gereja dan Masjid di Tolikara?

Rabu, 22 Jul 2015 | 06.00 WIB

Ada Perda Larangan Mendirikan Gereja dan Masjid di Tolikara?

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (keempat kiri) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Yohana Yembise (ketiga kiri) berkunjung ke lokasi peristiwa penyerangan sekelompok massa beberapa waktu yang lalu di Distrik Karubaka, Tolikara, Papua, Selasa (21/7). ANTARA FOTO/HO/Trisnadi.


CENTROONE.COM - Perayaan Idul Fitri, Jumat, (17/05/2015)  diwarnai dengan percikan darah. Di sebelah timur Indonesia, tepatnya di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, sejumlah kaum muslim yang hendak melakukan sholat Idul Fitri diserang oleh sejumlah warga tidak dikenal.  Akibat insiden itu, 1 orang tewas dan belasan lainya luka-luka.

Belakangan terkuak bahwa di Tolikara terdapat sebuah peraturan daerah yang mengatur mengenai pembatasan pembangunan rumah ibadah. Hal itu dibenarkan oleh   Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang  dan Bupati Tolikara Usman Wanimbo.

Perda itu yang melarang pembangunan gereja selain Gereja Injili di Indonesia. Hal itu ditetapkan karena aliran gereja tersebutlah yang pertama terbentuk di wilayah itu. Terkait perda yang membatasi ibadah itu,  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara, Papua, menyelidiki keberadaan peraturan daerah mengenai ketentuan dalam beribadah di wilayah tersebut.

Tjahjo menyarankan adanya suatu panitia kerja jika perda tersebut benar-benar ada. "Saya meminta Bupati dan DPRD Tolikara untuk mencari arsip, apakah benar ada perda tentang ibadah agama tertentu yang diperbolehkan di Tolikara," ujar Mendagri Tjahjo melalui keterangan persnya, Selasa (21/7/2015).

Perda itu sendiri, menurut Bupati Tolikara Usman Wanimbo, tidak hanya membatasi pembangunan gereja aliran lain, tapi juga masjid.  "Itu dalam bentuk peraturan bupati, masjid dilarang juga dibangun dalam perda tersebut. Kalau mushala memang dari dulu ada," ujarnya. bbs