Jika Ada Harmonisasi, Indriyanto Tak Masalah UU KPK Direvisi

Selasa, 30 Jun 2015 | 16.00 WIB

Jika Ada Harmonisasi, Indriyanto Tak Masalah UU KPK Direvisi


CENTROONE.COM - Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, lndriyanto Seno Adji tak masalah Undang-Undang KPK direvisi. Asalkan, kata Indriyanto, harus ada harmonisasi dengan UU terkait.

Demikian disampaikan lndriyanto sekaligus meluruskan pernyataan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang menyebut bahwa dia adalah salah satu pihak yang memberi masukan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK.

"Saya bilang, silahkan saja dilakukan revisi, asalkan harus ada harmonisasi UU terkait. Pada UU KPK, kata 'Mengingat' kan terlihat adanya basis terkait KUHAP, UU KKN, UU Tipikor dan tentunya harus terintegrasi pula dengan KUHP maupun UU Penegak hukum lainnya," tegas lndriyanto, Selasa (30/6/2015).

Indriyanto lalu mempertanyakan kesiapan DPR dengan Undang-Undang yang terintegrasi tersebut. Sebab, kata Indriyanto, DPR belum memiliki rancangan revisi maupun Naskah Akademiknya. "Kalau kondisi seperti ini, apa yang mau direvisi, kecuali memang mereduksi alias membonsai UU KPK," tandas lndriyanto.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyebut masukan agar dilakukan revisi justru datang dari internal KPK saat mereka bertemu dengan pimpinan DPR. Fahri bahkan menyebut dua orang Pimpinan KPK terkait hal tersebut.   Pemerintah dan berbagai lembaga yang berbalik menolak rencana revisi Undang-undang KPK sempat dikritisi Fahri. Dikatakan Fahri, Presiden Joko Widodo telah dipengaruhi banyak pihak terkait persoalan revisi tersebut. Sebab itu, Fahri meminta semua pihak menyampaikan apa adanya. Menurutnya, masalah ini bukan ajang pencitraan dan justru harus diselesaikan.

"Jokowi dibikin takut sama yang enggak jelas. Lebih baik pencitraan dibanding penyelesaian masalah. Ini bulan puasa, cuma mau dipuji saja, enggak mau selesaikan masalah. Selesaikan dong jangan lari dari kenyataan. Mesti ngomong terus terang nih, pake gaya Ahok nih," tandas Fahri.


oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra