KPK Sinyalir Eks Walkot Makassar Hambat Proses Penyidikan

Selasa, 30 Jun 2015 | 10.00 WIB

KPK Sinyalir Eks Walkot Makassar Hambat Proses Penyidikan

Mantan Walikota Makassar Ilham Arief (ANTARA)


CENTROONE.COM - Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin ditenggarai melakukan tindakan yang menghambat proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses penyidikan perkara dugaan korupsi dalam instalasi pengolahan air PDAM Makassar tahun 2006-2012. Potensi menghambat proses penyidikan itu mengemuka lantaran Ilham telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Lembaga antirasuah ini berharap Ilham tak melakukan tindakan yang justru menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Ilham seharusnya sadar dan mau menghadiri pemeriksaan guna mempercepat proses penyidikan atas kasus yang menjeratnya sebagai pesakitan. "Mudah-mudahhan ada kesadaran semua pihak (termasuk Ilham Arief), artinya tidak bermanuver dengan hal-hal yang tidak perlu. Karena pokok perkara supaya cepat diperiksa secara terbuka," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2015).

Zulkarnaen menegaskan hal itu lantaran penyidikan yang dilakukan sudah memasuki subtansi kasus. Sebab itu, kesaksian Ilham sangat dibutuhkan untuk mengungkap dugaan kasus korupsi tersebut. KPK, kata Zulkarnaen, akan mengambil langkah tegas jika Ilham kembali mangkir dalam pemanggilan selanjutnya. Upaya pemanggilan paksa bahkan dapat dilakoni lembaga superbody ini terhadap Ilham. "Kita sudah masuk ke dalam pokok perkaranya. Itu tidak usah disampaikan lagi, panggilan pertama tidak hadir, kedua tidak hadir, pasti akan ada upaya selanjutnya (jemput paksa)," tandas Zulkarnaen.

Ilham tengah terjerat dalam pusaran korupsi terkait kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan PDAM Makassar mengenai pengelolaan dan instalasi. Kerja sama tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 38,1 miliar. Hal itu lantaran terdapat adanya sejumlah pembayaran yang digelembungkan oleh pihak pengelola PDAM Makassar dan Pemkot.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sudah melakukan audit terhadap keuangan PDAM Makassar. Dan pada 8 November 2012 lalu mereka sudah mengeluarkan hasil audit tersebut, dengan hasil ditemukan potensi kerugian negara dari kerja sama yang dilakukan PDAM dengan pihak swasta hinga mencapai Rp 520 miliar. Atas perbuatannya, Ilham disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra