Wali Kota Wajib Kawal Surat Menakertrans Terkait THR

Selasa, 30 Jun 2015 | 09.00 WIB

Wali Kota Wajib Kawal Surat Menakertrans Terkait THR

Walikota Tri Rismaharini di Balai Kota (Windhi/Centroone)


CENTROONE.COM - Masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) setiap tahunnya, selalu memicu masalah baru. Apalagi saat ini muncul Surat Edaran (SE) Menakertrans 7/MEN/VI/2015 tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran THR keagamaan dan imbuan mudik lebaran bersama 2015.

Namun surat itu dianggap akan memunculkan konflik baru, sebab dalam surat itu tak mencantumkan sangsi yang kongkrit bagi perusahaan yang tidak membayarnya.  SE Menakertrans itu dipersoalkan Komisi D DPRD Surabaya. Dikatakan Wakil Ketua Komisi D Junaedi, surat menteri itu sudah disampaikan ke gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia untuk diteruskan di perusahaan di daerah masing-masing. Surat itu tak memberi pengecualian pada perusahaan manapun.

Bagi Junaedi, THR itu menyangkut kesejahteraan karyawan perusahaan. Jadi sudah saatnya Pemkot Surabaya mengawal seluruh perusahaan yang ada di wilayahnya untuk membayarkan THR kepada karyawan.  “Sayangnya, dalam surat itu, tak disebut soal sanksi perusahaan yang tak membayarkan THR. Seharusnya dalam surat itu ada mencantumkan sanksi bagi pelanggarnya,” ujar Junaedi.

Wali kota harus meneruskannya dengan aturan yang jelas terkait SE Menakertrans. Aturan diharapkan bisa mengatur masalah sanksi bagi perusahaan di Surabaya yang melanggarnya.  


oleh:Windhi A-editor:YL.antamaputra