Ada Mafia di Konflik Sengketa Tanah

Senin, 29 Jun 2015 | 14.37 WIB

Ada Mafia di Konflik Sengketa Tanah

Ilustrasi tanah sengketa


Centroone.com - Konflik kepemilikan tanah di Indonesia hinggsa saat ini dirasa cenderung berbelit-belit. Sebab, hal itu salah satunya dikondisikan oleh mafia tanah yang ingin mengambil keuntungan dari konflik tersebut.
Demikian disampaikan Direktur Advokasi Indonesia Land Reform (ILR) Institute, Partogi SS dalam siaran pers yang diterima wartawan, di Jakarta, Senin (29/6/2015). Bahkan hal itu semakin runyam lantaran pelayananan Negara masih rendah.
Contohnya, kata Partogi, salah satu kasus kepemilikan tanah yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus sebidang tanah milik Anis Amroni Bin HM Tabrani selaku Ahli Waris Adjeran yang teregistrasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet  yang terletak di Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
Menurut Partogi, kepemilikan tanah Anis Amroni Bin HM Tabrani selaku Ahl Waris Adjeran yang sudah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 587 PK/PDT/2002 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 59 PK/PDT/2009. Namun, sambung Partogi, status kepemilikan tanah Anis Amroni Bin HM Tabrani selaku Ahli Waris Adjenar tersebut masih diganggu gugat oleh pihak-pihak lain dengan berbagai cara yang terkesan kuat mempermainkan hukum.
Salah satunya adalah adanya klaim ahli waris H Abdullah bin H Ismail dengan mengajukan Bantahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 36/PDT.BTH/2007/PN.JKT.PST. "Bantahan ini sebenarnya hanya mempersoalkan adanya sita jaminan atas tanah tersebut yang diletakkan berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 289/PDT.G/PN.JKT.BAR Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Hardi Wijaya Vs Leonardo Siagian dkk," ujar Partogi.
Partogi menilai upaya Bantahan itu sesungguhnya  tidak lazim dilakukan untuk membatalkan Sita Jaminan dalam perkara perdata. Sebab, biasanya upaya hukum pembatalan sita jaminan adalah dengan melakukan perlawanan atau perlawanan pihak ketiga.
"Dari konstruksi Bantahan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama Ahli Waris H Abdullah Bin H Ismail mengajukan Bantahan bukanlah semata-mata dibatalkannya Sita Jaminan, melainkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang teregistrasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet tersebut," terang dia.
Selain melakukan upaya Bantahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak ahli waris H Abdullah Bin H Ismail juga mencoba melakukan penguasaan fisik dengan menurunkan plang pengumuman bahwa tanah tersebut milik Anis Amroni Bin HM Tabrani dengan palng pengumuman baru yang menyebutkan mereka adalah pemilik tanah. Partogi menergaskan bahwa tindakan pencopotan dan pemasangan plang pengumuman tersebut melanggar hukum.
Partogi meminta aparat kepolisian dan pihak terkait untuk menindak pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. Menurut Partogi, negara dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus hadir dan terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah. Hal itu perlu segera dilaksanakan agar Konflik klaim atas kepemilikian tanah tidak berkepanjangan.
"Kami meminta agar Polri menangkap orang yang secara melawan hukum masih mengaku memiliki tanah milik Anis Amroni Bin HM Tabrani selaku ahli waris Adjeran. Ketika ada klaim tanah, Polda Mertro Jaya harus cepat hadir jika tidak segera diselesaikan akan muncul konflik," tandas Partogi.
 
Oleh : Rangga Tranggana / Editor : Adi Cahyo