Bos PT MMS Andrew Hidayat Didakwa Suap Politikus PDIP Miliaran Rupiah

Senin, 29 Jun 2015 | 13.58 WIB

Bos PT MMS Andrew Hidayat Didakwa Suap Politikus PDIP Miliaran Rupiah

Bos PT MMS Andrew Hidayat


Centroone.com  - Terdakwa Andrew Hidayat didakwa telah memberikan uang suap senilai miliaran rupiah kepada Anggota DPR periode 2014-2019 dari fraksi PDI-P, Adriansyah.
Uang diberikan lantaran telah membantu pengurusan perijinan usaha pertambangan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Marketing Manager sekaligus pemilik dan pemegang saham terbesar PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) itu di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
"Terdakwa Andrew Hidayat telah memberi sesuatu berupa uang tunai Rp1 miliar, USD50.000, dan SGD50.000 kepada Adriansyah selaku Anggota DPR," ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Trimulyono Hendradi saat membacakan surat dakwaan Andrew di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6/2015).
Perbuatan Andrew itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Suap itu sendiiri bermula pada tahun 2012. Dimana Andrew bersama Suparta alias Keta pernah menemui Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut di rumah dinasnya.
Oleh Jason Surjana Tanuwijaya sebagai pemegang kendali PT lndoasia Cemerlang (PT IAC) dan Budi Santoso Simin selaku pemegang saham PT MMS, Andrew diberikan kepercayaan untuk menemui Adriansyah. Maksudnya adalah untuk menyampaikan akan melakukan jual beli batubara milik PT IAC dan PT Dutadharma Utama (PT DDU) yang memiliki lzin Usaha Pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Laut.
Andrew pada tahun yang sama kembali menemui Adriansyah untuk menyampaikan bahwa PT IAC sedang bersengketa dengan PT Arutmin terkait lokasi pertambangan serta bersengketa dengan Kepala Desa Sungai Cuka, H. Rahim terkait dengaan jalan yang dilalui angkutan batubara yang mengakibatkan tidak bisa berproduksi. Selanjutnya Adriansyah membantu penyelesaian melalui musyawarah para pihak sehingga pada tahun 2013, PT IAC dapat berproduksi.
Andrew juga disebut pernah meminta bantuan Adriansyah terkait dengan pengurusan lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT DDU. Adriansyah sebagai tindak lanjutnya menerbitkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT DDU. Padahal, permohonan PT DDU tidak dilengkapi persyaratan dokumen teknis.
Andrew juga disebut pernah meminta bantuan Adriansyah untuk pengurusan surat Eksportir Terdaftar PT IAC dan PT DDU. Batas waktu pengurusan surat tersebut hanya sampai akhir Agustus 2014, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014, PT IAC dan PT DDU belum mendapat persetujuan Rencana Kerja Anggaaran Biaya (RKAB) dari Pemkab Tanah Laut sebagai syarat terbitnya surat.
Andrew kemudian menghubungi Adriansyah karena PT DDU membutuhkan RKAB secepatnya. Bupati Tanah Laut pada saat itu, Bambang Alamsyah juga telah dihubungi Andrew, namun tidak bisa.
Adriansyah kemudian menghubungi pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut den meminta tolong agar RKAB PT DDU segera diterbitkan. Andrew memberikan uang sebesar SGD50 ribu kepada Adriansyah pada 8 April 2015 terkait pengurusan izin tersebut.
Adriansyah meminta sebagian uang itu ditukar menjadi mata uang Rupiah sekitar Rp50 juta. Kemudian disepakati penyerahan uang di Bali lantaran Adriansyah saat itu sedang berada disana. Uang disepakati akan diserahkan seorang Anggota Polri yang bertugas di Polsek Menteng, Jakarta Pusat bernama Agung Krisdiyanto kepada Adriansyah di Sanur Hotel Swiss Belhotel.
Agung esoknya harinya atau 9 April 2015, berangkat ke Bali dengan membawa uang SGD 44 ribu dan Rp 57.360.000. Uang kemudian diberikan di Hotel Swiss-Belresort Watu Jimbar kepada Adriansyah. Adriansyah lantas memberikan uang Rp 1,5 juta pada Agung untuk biaya hotel selama di Bali. Keduanya langsung ditangkap petugas KPK usai penyerahan uang tersebut.
Jaksa menyebut ada beberapa kali pemberian uang dari Andrew kepada Adriansyah sebelumnya atau selain penyerahan uang sebesar SGD 50 ribu itu. Pemberian itu antara lain adalah uang sebesar USD 50 ribu di Mall Taman Anggrek Jakarta pada 13 November 2014, uang sebesar Rp 500 juta di apartemen GP Plaza Jakarta pada 21 November 2014 serta uang sebesar Rp 500 juta di Restoran Shabu Tei pada 28 Januari 2015.
"Pemberian tersebut berkaitan dengan bantuan Adriansyah untuk mempermudah pengursan perizinan perusahaan yang dikelola oleh Andrew Hidayat di Kabupaten Tanah Laut," tandas Jaksa.
Terdakwa Andrew tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dari KPK. Andrew tidak akan mengajukan eksepsi karena akan membuktikannya di persidangan.
"Kita kooperatif dan mempercepat proses persidangan. Dakwaan, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta. Karena itu, akan dibuktikan dalam persidangan," ucap kuasa hukum terdakwa Andrew, Bambang Hartono, usia persidangan.
Bambang mengklaim, pengurusan izin yang dilakukan kliennya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga tak ada istilah pembrian uang terkait pengurusan izin usaha pertambangan.
"Bahwa mengenai izin. Semua izin pertambangan itu adalah sesuai dengan aturan. Dan mengenai uang, memang kita akui, pemberian uang itu dari klien kita ke Pak Adriansyah untuk bantuan, tidak ada hubungan dengan izin usaha pertambangan. Sama sekali tidak ada," pungkas Bambang.
 
Oleh : Rangga Tranggana / Editor : Adi Cahyo