KPK Biarkan Tersangka Ilham Arief Sirajuddin ke Luar Negeri

Senin, 29 Jun 2015 | 13.43 WIB

KPK Biarkan Tersangka Ilham Arief Sirajuddin ke Luar Negeri

Ilham Arief Sirajuddin (foto : ist)


Centroone.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat permintaan pencegahan ke Direktorat Jendral Imigrasi Kemnterian Hukum dan HAM terhadap mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham dicegah pergi ke luar negeri sejak 25 Juni 2015.
Ilham dicegah keluar negeri setelah kembali dijadikan tersangka oleh KPK. Anehnya, pencegahan itu dilakukan cukup lama dari tenggang waktu diumumkannya Ilham Arief menjadi tersangka yaitu pada 10 Juni 2015.
Hal ini berarti sekitar 14 hari dari tenggat waktu diumumkan dirinya sebagai tersangka. Padahal, lembaga superbody ini segera mengirimkan surat cegah ke Dirjen Imigrasi setelah mengumumkan status seseorang sebagai tersangka kasus korupsi.
"Sudah dicegah sejak 25 Juni 2015," ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi Senin (29/6/2015).
Namun, Priharsa enggan merespon saat disinggung apakah KPK kecolongan atas "lambatnya" upaya pencegahan tersebut. Mengingat tersangka kasus korupsi PDAM di Makassar, Sulawesi Selatan itu diketahui ternyata berada di luar negeri untuk melakukan ibadah Umroh di tanah suci Mekkah, Arab Saudi.
Kesan pembiaran "kaburnya" Ilham Arief keluar negeri juga diungkapkan salah satu pengacaranya Asmar Oemar Saleh. Ditegaskan Asmar,  pihak KPK hingga saat ini sama sekali belum berkoordinasi dengannya mengenai tindak lanjut kepergian Ilham keluar negeri.
"Belum ada komunikasi (tentang kepergian Ilham)," kata Asmar Oemar, dikonfirmasi terpisah.
Asmar pun membantah jika kliennya disebut mangkir atau tidak menghadiri proses pemeriksaan yang telah diagendakan KPK beberapa hari yang lalu. Menurut Asmar,
tidak ada surat panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada Ilham Arief dari penyidik KPK. Hal itu diketahui Asmar setelah mengkonfirmasi pihak keluarga Ilham.
"Saya udah cek katanya tidak ada panggilan, jadinya bukan mangkir, tapi memang tidak ada panggilan," ungkap Asmar.
Namun, Asmar mengaku tak mengingat kapan klinnya pergi berumoroh dan kapan kliennya akan kembali ke Tanah Air. Yang jelas, jika kembali dipanggil, kata Asmar, kliennya akan memenuhi panggilan pemeriksaan. Asmar bahkan tak masalah jika kliennya ditahan usai menjalani pemeriksaan nanti.
"Itu wilayah KPK. Ya, itu hak KPK," imbuh Asmar.
Ahmad Firas, salah satu pengusaha jasa perjalanan ibadah haji menerangkan bahwa pelaksanaan ibadah haji pada umumnya dilaksanakan sekitar satu atau dua minggu. Waktu tersebut tergantung jenis paket yang digunakan oleh para jamaah haji.
Selain itu, lama tidaknya berada ketika menjalani ibadah Umroh, kata Firas, tergantung dari paspor masing-masing para jamaah dan pelaksana jasa perjalanan jamaah haji. Menurut Fiiras, biasanya setiap jamaah diberi tenggat waktu hingga satu bulan untuk berada di Arab Saudi. Jamaah bisa dikenakan denda sekitar 1000 riyak atau jika dikonvensi mencapai Rp3,5 juta setiap harinya jika melebihi waktu tersebut.
"Biasanya seminggu sampai dua minggu. Kalau dia lebih dari waktu yang ditentukan bisa kena overstay," terang Firas.
Sementara itu, Dirjen Imigrasi Kabul Priyono mengungkapkan bahwa pihaknya baru mendapatkan informasi mengenai pencegahan terhadap Ilham Arief pada Jumat, 26 Juni 2015. "Kita baru terima suratnya Jumat," tutur Kabul saat dikonfirmasi terpisah.
Kabul menjelaskan, sebelumnya memang Imigrasi sudah menerima surat pencegahan terhadap Ilham, tetapi surat itu dicabut. "Sebelumnya memang sudah dicegah, tapi kan sudah dicabut. Tapi saya lupa kapan dicabutnya, nanti coba saya tanya dulu," ujar Kabul.
Ilham sebelumnya diagendakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Rabu (24/6/2015). Pemeriksaan itu merupakan yang pertama kali setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juni 2015 lalu.
Penetapan tersangka saat ini merupakan yang kedua kali. Surat perintah penyidikan (sprindik) baru, dikeluarkan setelah gugatan praperadilan Ilham dikabulkan oleh hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati di PN Jaksel.
Dalam kasus ini, Ilham dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Akan tetapi, mantan wali kota Makassar dua periode itu nampaknya tak mau menyerah begitu saja atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK untuk yang kedua kalinya. Ilham kembali melawan KPK dengan menggugat kembali ke jalur praperadilan. Permohonan praperadilan Ilham telah dilayangkan Selasa (16/6/2015).
 
Oleh : Rangga Tranggana / Editor : Adi Cahyo