Lebaran, KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Minta dan Terima THR

Minggu, 28 Jun 2015 | 12.00 WIB

Lebaran, KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Minta dan Terima THR


CENTROONE.COM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti indikasi permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh penyelenggara negara yang ada di pemerintahan maupun di dewan jelang lebaran. Lembaga antirasuah ini mewanti-wantinya.

"Yang menarik jelang lebaran adalah permintaan THR. Itu dilarang," tegas Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono kepada CentroOne.com, Minggu (28/6/2015).

Untuk mencegah hal tersebut, lembaga superbody ini akan mengeluarkan surat edaran. Jika ada pejabat maupun penyelenggara yang tetap meminta THR, itu masuk katgori pemerasan. Sementara jika ada yang menerima THR secara sukarela dapat masuk kategori gratifikasi. "Kalau minta, bisa kategori pemerasan. Kalau sukarela, bisa ke gratifikasi," tandas Giri.

Sementara itu, Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP mngungkapkan bahwa pihaknya bisanya mengluarkan imbauan menjelang hari keagamaan, termasuk Idul Fitri. "Menjelang hari raya keagamaan dimana biasanya lazim soal parcel, KPK mengeluarkan himbauan," tutur Johan saat dikonfirmasi terpisah.

Permintaan THR sebelumnya mencuat dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan SKK Migas, Kementrian ESDM, dan Komisi VII DPR RI. Dalam surat dakwaan JPU KPK, Sutan Bhatoegana didakwa menerima uang tunjangan hari raya (THR) sebesar USD 200 ribu dari Rudi Rubiandini pada tahun 2013.

Pemberian THR itu melalui politikus Demorat, Tri Yulianto. Saat pemberian THR itu, Sutan menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI, Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas, dan Tri Yulianto sebaga anggota Komisi VII DPR RI.  

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra