Jokowi Disarankan Tak Lagi Ambil Menteri Dari Parpol

Minggu, 28 Jun 2015 | 11.00 WIB

Jokowi Disarankan Tak Lagi Ambil Menteri Dari Parpol

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma


CENTROONE.COM - Isu reshuffle kabinet terus berkembang selama beberapa hari belakangan. Presiden Joko Widodo diperkirakan akan melakukan perombakan terhadap jajaran menteri yang duduk di Kabinet Kerja.

Terkait perombakan itu, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) M Said Didu dalam diskusi bertajuk 'Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?', di Menteng, Jakarta Pusat?, Sabtu (27/6/2015) menyarankan. agar beberapa kementerian nantinya lebih diisi oleh pejabat non parpol.

Beberapa kementerian itu diantaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian dan yang paling strategis adalah Kementerian BUMN.

"Untuk yang program jangka panjang sebaiknya menteri dari profesional, karena kalau dari parpol mereka bisa mengutamakan kepentingan parpolnya. Mungkin saat ini cuma butuh 10 orang birokrat dan tempatkan di kementerian yang butuh lead," ujar dia.

Karena itu, presiden diminta mencari sosok ideal, potensial dan berdedikasi tinggi yang umumnya diperoleh dari kalangan non parpol. "Cari birokrat yang potensial dan lead, dan cari orang yang bener-bener pengen kerja yang bukan hanya melayani menteri tapi juga bisa jadi leader dan implementasi program menteri. Jadi gausah takut  mencari birokrat yang bagus," tandas Said.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra