Pemprov DKI Bakal Razia Kendaraan Penunggak Pajak

Sabtu, 27 Jun 2015 | 21.32 WIB

Pemprov DKI Bakal Razia Kendaraan Penunggak Pajak

Razia parkir di DKI Jakarta (ANTARA)


CENTROONE.COM - Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI berencana merazia kendaraan bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Langkah tersebut akan dilakoni DPP DKI dengan menggandeng pihak Kepolisian. Terkait upaya itu, DPP DKI akan terlebih dahulu melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama kepolisian di minggu pertama Agustus 2015. Setelah penandatangan MoU dengan kepolisian, razia kendaraan yang masih menunggak pajak baru akan dilakukan di jalan.

"Minggu pertama Agustus kita berencana akan Memorandum Of Understanding (MoU) bersama dulu dengan polisi untuk merazia kendaraan yang belum bayar pajak," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah DPP DKI, Edi Sumantri, Sabtu (27/6/2015).

Menurut Edi, petugas polisi di lapangan nantinya akan membantu pihaknya melakukan pemungutan pajak daerah dari para pemilik kendaraan yang menunggak PKB. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa melalui Kegiatan Sita dan Lelang, penyitaan STNK pemilik kendaraan yang menunggak PKB bisa diterapkan.

Kalau sudah MoU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pemilik kendaraan akan ditahan dan baru bisa ditebus apabila sudah melunasi PKB. Kendaraan yang terjaring razia tidak akan dikasih surat tilang, tapi Surat Penagihan Pajak. Kepolisian hanya ikut bantu memungut pajak," ujar Edi.

Dikatakan Edi, STNK pemilik kendaraan yang disita dalam razia, dapat ditebus di Sistem Administrasi‎ Manunggal Satu Pintu (SAMSAT) setelah melunasi pajaknya dengan membawa bukti Surat Penagihan Pajak.

Sebab itu, masyarakat yang masih menunggak pembayaran PKB diimbau segera membayar pajak. "‎Di bulan berikutnya, minggu pertama September, baru kendaraannya kita tahan. Itu bisa dilakukan sesuai UU No.11 Tahun 2000," tandas Edi.
 
oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra