Ilham Arief Umroh, KPK Kebingungan

Sabtu, 27 Jun 2015 | 15.33 WIB

Ilham Arief Umroh, KPK Kebingungan

Ilham Arief (ANTARA)


CENTROONE.COM - Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirjuddin telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PDAM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski telah berstatus tersangka, Ilham ternyata masih bisa bepergian ke luar negeri.Ilham Arief diketahui kembali melakukan ibadah umroh. Ilham merasa bersyukur karena masih bisa umroh di tanah suci. Kabar ini disampaikan sendiri oleh Ilham dari tanah suci dan disebarkan pada awak media.

Kepergian itu membuat Ilham mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Padahal, Ilham telah diagendakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi tidak bisa menjawab dengan tegas saat dikonfirmasi apakah pihaknya kecolongan atas perginya Ilham ke luar negeri.

Johan juga belum dapat memastikan apakah pihaknya telah melayangkan kembali surat permintaan pencegahan terhadap Ilham ke Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, pasca kembali menetapkan Ilham sebagai tersangka.

 "Nanti saya konfirmasi dulu. Saya check," kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (27/6/2015). Meski demikian, Johan mengakui bahwa setiap seseorang yang ditetapkan

sebagai tersangka langsung dicegah pergi ke luar negeri. "Biasanya begitu," tandas Johan. Sebelumnya, KPK kembali menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) atas nama Ilham Arief terkait kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar. Ilham kembali dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penetapan status tersangka ini, menyusul permohonan gugatan praperadilan Ilham dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dimana hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati memutus bahwa KPK tak berwenang mengusut kasus ini dan status tersangka Ilham di KPK tidak sah. Sebab, KPK belum memiliki dua alat bukti permulaan cukup.

 oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra