Pakar Hukum : Revisi KUHP dan KUHAP Lebih Penting

Sabtu, 27 Jun 2015 | 10.00 WIB

Pakar Hukum : Revisi KUHP dan KUHAP Lebih Penting


CENTRONE.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih menilai, DPR seharusnya membahas dan melakukan revisi KUHP dan KUHAP ketimbang merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).

Pasalnya, sampai saat ini masih ada sejumlah pasal di KUHP dan KUHAP yang sudah tak sesuai dengan UU lain, seperti UU KPK.

"Revisi KUHP dan KUHAP itu sudah diajukan sejak DPR periode yang lalu itu. Sekarang kan terulang lagi, DPR yang baru terpilih mau ngutak-ngatik UU KPK. Lebih urgen itu revisi KUHP dan KUHAP," ucap Yenti Ganarsih di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Karena itu, Yenti yang juga merupakan pakar tindak pidana pencucian uang tak sepakat dengan langkah DPR yang memutuskan Revisi UU KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Dia menilai, revisi UU KPK itu tidak penting penting dilakukan oleh DPR. "Kalau saya sih tidak setuju ya, buat apa sih? Tidak terlalu penting," tandas Anggota Pansel Capim KPK itu.

DPR seperti diketahui resmi memasukkan UU KPK ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Dengan begitu, UU KPK menjadi salah satu prioritas undang-undang yang akan direvisi DPR.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra