Din Syamsuddin: Kewenangan Dipangkas, KPK Lebih Baik Dibubarkan

Jumat, 26 Jun 2015 | 07.33 WIB

Din Syamsuddin: Kewenangan  Dipangkas, KPK Lebih Baik Dibubarkan

Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus Din Syamsuddin, saat memberi sambutan pada acara pembukaan Seminar Internasional ACRP di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/Novrian Arbi


CENTROONE.COM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin angkat bicara soal langkah DPR memasukan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menolak salah satu kewenangan vital yang dimiliki KPK, yakni penyadapan dan penuntutan. Menurutnya, kewenangan itu tidak boleh direvisi. Menurut Din, KPK sebaiknya dibubarkan jika dua kewenangan tersebut dipangkas.

Pasalnya, lembaga antirasuah ini hanya akan menjadi macan ompong. "Jika itu ditanggalkan, maka tidak ada namanya KPK lagi. Dia akan menjadi macan ompong, akan mandul. Kalau begitu dibubarkan saja asalkan sudah ada lembaga yang kredibel tuk memberantas korupsi," Din di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2015) malam

Jika revisi tersebut justru mengebiri kewenangan KPK, Din sebagai Ketua MUI, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah dengan tegas menolaknya. "Saya tidak setuju. Bisa mengatasnamakan dua organisasi yang saya pimpin, yaitu PP Muhammadiyah dan MUI. Tidak setuju dengan pikiran dan rencana untuk revisi UU KPK, apalagi untuk mengurangi kewenangan KPK. Justru (KPK) harus diperkuat," ujar dia.

Din berharap setiap pihak termasuk DPR untuk berpikir untuk berpikir ulang terkait revisi UU KPK. Terlebih korupsi semakin menggila dan menggurita. Ketimbang merevisi UU KPK, kata Din, masih banyak yang harus diutamakan dalam prolegnas. Jika tetap ngotot untuk merevisi UU KPK termasuk mereduksi kewenangan yang dimiliki, lanjut Din, DPR justru akan dituduh rakyat menyelamatkan diri.

"Beberapa UU yang dibatalkan oleh MK, seharusnya itu mendapatkan perhatian. KPK ini sudah berjalan dengan baik dengan segala kekurangan, justru harus didukung. Hanya orang-orang yang takut yang ingin melemahkan KPK . Oleh karena itu sebaiknya (rencana revisi UU KPK) itu ditiadakan. Yah, bicara lah undang-undang yang lebih penting. Kan sekarang ada 115 undang-undang yang bertentangan dg konstitusi (UUD 1945) yang segera kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya DPR berpikir untuk itu, yaitu merevisi UU yang bertentangan dengan konstitusi," tandas Din.

Oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra