Presiden Menolak, DPR Tak Bisa Memaksa

Jumat, 26 Jun 2015 | 07.00 WIB

Presiden Menolak, DPR Tak Bisa Memaksa


CENTROONE.COM - Menkumham Yasonna Laoly mengaku jika pemerintah belum menerima naskah akademis dan draf Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disetujui masuk dalam prioritas Prolegnas 2015 dari DPR. Sebab itu, revisi tersebut belum bisa dibahas.

Terkait hal itu Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemkumham Wicipto Setiadi menerangkan bahwa DPR tidak bisa memaksa kalau presiden telah menyatakan menolak merevisi UU KPK. "Harus dua belah pihak. (Kalau presiden menolak) Ya enggak jadi," ujar Wicipto, Jumat, (26/6/2015).

Menurut Wicipto, penolakan pemerintah terhadap revisi UU biasanya dilakukan saat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). "Selama ini tidak jadinya selalu di DIM. Sudah berapa RUU di DPR tidak jadi karena antara DPR dan pemerintah tidak ketemu saat membahas DIM. Selama ini tidak pernah ketidaksetujuan diucapkan, biasanya wujudnya di DIM, RUU Desa dulu juga begitu," terang dia.

Karena itu, ditegaskan Wicipto, dirinya juga meminta para pihak untuk tidak terburu-buru menuding pemerintah maupun DPR hendak melemahkan KPK dalam merevisi UU KPK. Terlebih wujud berupa draf maupun naskah akademiknya belum disiapkan DPR.  "Naskah akademiknya dari DPR, drafnya juga dari DPR. Jangan mudah menuduh KPK akan dilemahkan," kata Wicipto.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra