Menkumham Pastikan Revisi UU KPK Belum Bisa Dibahas

Jumat, 26 Jun 2015 | 02.00 WIB

Menkumham Pastikan Revisi UU KPK Belum Bisa Dibahas

Menkumham Yasonna Laoly (ANTARA)


CENTROONE.COM - Menkumham Yasonna Laoly mengaku jika pemerintah belum menerima naskah akademis dan draf Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disetujui masuk dalam prioritas Prolegnas 2015 dari DPR. Sebab itu, revisi tersebut belum bisa dibahas.

"Naskah akademiknya saja belum ada apalagi pasal-pasalnya. Nanti kalau memang DPR ngotot mengajukan revisi, ya silakan saja," tegas Yasonna, di Kantor Menkumham, Jakarta, Kamis (25/6/2015) malam.

Menurut Yasonna, pembahasan revisi UU KPK tidak bisa dilanjutkan jika pemerintah menolak. Jika DPR tetap memaksa melanjutkan maka hal itu bertentangan dengan konstitusi. Sebab, UU yang direvisi tidak melibatkan pemerintah. "Apalagi dalam UUD pascaaamandemen, DPR punya hak kekuasaan membentuk UU. Tapi harus dibahas dengan presiden. Kalau presiden menolak, ya enggak jalan," ungkap menteri asal PDIP itu.

Disisi lain, sambung Yasonna, revisi UU KPK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR sebagai prioritas prolegnas tidak bisa dicabut, meski presiden telah menolaknya. "Kan DPR sudah diparipurna, mereka sendiri tidak mau menarik," tutur dia.

Yasonna memastikan merevisi UU tidak mudah. Pasalnya, DPR setelah ditetapkan melalui paripurna harus membentuk alat kelengkapan untuk menyusun drafnya, bisa melalui badan legislasi (baleg) atau Komisi III DPR. "Setelah Prolegnas, DPR akan membentuk badan kelengkapan yang akan membahas, apakah Baleg apa komisi III, mereka yang membuat drafnya. Proses pembentukan UU harus pergi ke daerah, dengar rapat, masuk panggil pakar, ini 'Belanda masih jauh' ceritanya," pungkas Yasonna.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra