Pelayanan BPJS Kesehatan Masih Dikeluhkan Warga

Kamis, 25 Jun 2015 | 21.00 WIB

Pelayanan BPJS Kesehatan Masih Dikeluhkan Warga

Logo BPJS


CENTROONE.COM -Masalah penanganan layanan kesehatan bagi pengguna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit, masih saja menimbulkan polemik. Warga yang memiliki kartu BPJS dengan membayar iuran rutin, banyak yang mengeluhkan tak terakomodir dirinya di beberapa rumah sakit.

Hal ini terungkap dalam jaring aspirasi masyarakat yang digelar Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan saat masa resesnya. Di kawasan Kembang Kuning, Kecamatan Sawahan, beberapa warga mengeluhkan masalah penggunakan kartu BPJS Kesehatan tersebut.

“Kita mendapat laporan dari warga yang menjadi anggota BPJS Kesehatan melalui iuran mandiri, saat anggota keluarganya sakit, dia harus dua jam mencari rumah sakit yang bisa menampung anggota keluarganya tersebut. Saat datang ke RSI, ditolak dengan alasan tempatnya sudah penuh. Dia lalu mencari rumah sakit lain, tetap saja alasannya penuh,” ujar Aden, sapaan akrab H Darmawan.

Saking putus asanya, dia lalu menghubungi kenalan dokternya dan minta dicarikan kamar. Ternyata dokter itu menyarankan untuk ke RSU dr Soetomo. Setibanya di RSU itu, warga tersebut tetap mengajukan BPJS Kesehatan tersebut tanpa memberitahukan jika sudah menghubungi salah satu dokter di RSU itu.

“Nyatanya tetap saja ditolak dengan alasan tak ada kamar. Namun setelah menyebutkan jika dirinya disarankan ke RSU oleh salah satu dokter, barulah dia mendapat kamar. Ini kan aneh, BPJS justru jadi bisnis tersendiri,” sesal Aden.

Aden pun menanyakan prosedur BPJS Kesehatan agar bisa mendapatkan kamar tanpa harus menyebut nama ‘backing’ tertentu. Apakah BPJS Kesehatan memang harus ada nama sponsor? Bagaimana hak pembayar iuran mandiri bagi BPJS Kesehatan, apa tetap ada pembedaan? Lantas bagaimana sanksi untuk rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan? Bagaimana pula sanksi untuk oknum rumah sakit yang menjadikan bisnis kamar untuk BPJS Kesehatan?

“Itu semua tidak jelas, tak pernah ada penyelesaian. Walau dihearingkan di dewan, tetap saja masalah kamar atau pelayanan ini tak tuntas. Pemerintah harus bertanggungjawab dengan keluarnya BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat dipaksa membayar tapi pelayanan yang didapat tak ada sama sekali,” tegas Aden.

oleh:Windhi A-editor:YL.antamaputra