Uber Taxi Disebut Sudah Sesuai Regulasi

Kamis, 25 Jun 2015 | 10.00 WIB

Uber Taxi Disebut Sudah Sesuai Regulasi

ilustrasi taksi uber


CENTROONE.COM - Perkumpulan Pengusaha Rental Mobil Indonesia (PPRI) mengklaim penyedia jasa tranportasi Uber Taksi tak menabrak regulasi dalam menjalankan bisnisnya.

Pun termasuk diantaranya soal regulasi peraturan angkutan umum yang berlaku di DKI Jakarta. "Kita yakin tidak menabrak regulasi," kata Ketua PPRI, Hendric Kusnadi saat jumpa pers di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam.

Dikatakan Hendric, pihaknya yang mengikutsertkan pada aplikasi ini menyebut bahwa uber taxi ialah angkutan khusus. Sehingga tak melanggar peraturan jasa angkutan umum. "Ini bukan angukatan umum, mobil Uber ini yang jalan adalah mobil rental, dimana rental ini memang sudah punya bisnis menyewakan mobil," ungkap Hendric.

Hendric mengklaim adanya aplikasi Uber teknologi ini akan menjembatani para pengusaha rental dengan masyarakat selaku customer. Sebab, sambung Hendrich, para customer tak bisa langsung menaiki mobil-mobil yang terkoneksi dengan Uber begitu saja. Supaya dapat menggunakan jasa itu, masyarakat harus terdaftar dengan sejumlah persyarata, diantaranya harus memiliki kartu kredit.

"Ini kan pembayarannya pakai kartu kredit. Jadi memang pelanggannya bukan orang sembarangan semua. Bagaimana aplikasi kartu kredit, itu susah kan. Jadi semuanya terjamin. Penumpang Uber ini tak bisa diambil dipinggir jalan, ini penumpang yang harus terdaftar dan memiliki aplikasi," ujar dia.

Sejumlah ketentuan juga diterapkan kepada supir yang menjalankan tugasnya. "Sejauh ini respon customer itu 90 persen positif. Ini kan semuanya dibawah rental. Supir rental itu harus ada SKCK, sim berlaku. Bahkan kalo seminggu dia tidak narik (bawa kendaraan) itu bisa dicabut, jadi aman," tutur Hendric.

Selain itu, pelanggan bisa memberikan keluhan kepada para supir melalui sistem yang ditawarkan oleh Uber.   Pihak Uber dan rental mobil siap bertanggungjawab jika pada akhirnya ada supir yang melakukan tindak pidana atau asusila terhadap para customer Uber Taxi yang memang telah berlangganan menggunakan aplikasi. 

Keberadaan Uber Taksi disebut-sebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Umum No 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Angkutan Umum, karena tidak berizin. Hal itu yang menjadi banyak kecemasan berbagai pihak.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra