Soal Revisi UU KPK, Menkumham Diminta Patuhi Intruksi Presiden

Senin, 22 Jun 2015 | 20.12 WIB

Soal Revisi UU KPK, Menkumham Diminta Patuhi Intruksi Presiden

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly (Foto : ist)


Centroone.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly diminta mematuhi intruksi Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam waktu dekat. Pasalnya, revisi UU KPK ini pada akhirnya tak akan memiliki nilai jika tak diintegrasikan dengan pengajuan rancangan perubahan KUHP, KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Kepolisian, UU Kejaksaan Agung, serta UU Mahkamah Agung.

"Sebaiknya menteri menunda (revisi UU KPK), seperti saran presiden sebagai kepala pemerintahan. Revisi UU KPK tanpa adanya suatu pengajuan secara terintegrasi rancangan KUHP, KUHAP, Tipikor, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, justru tidak memberikan nilai sama sekali," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, Senin (22/6/2015).

Menurut Indriyanto, Revisi tidak perlu dilakukan jika hanya untuk memperlemah kewenangan KPK. Utamanya terkait wewenang penyadapan.

Disisi lain dikatakan Indriyanto, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbaru terhadap pejabat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merupakan bukti efektivitas penyadapan.

"Kalau hanya potensinya memperlemah KPK, seperti masalah penyadapan dalam batas-batas pro justitia, lebih baik tidak diperlukan revisi," pungkas Indriyanto.


Oleh : Rangga Tranggana / Editor : Adi Cahyo