KPK Wacanakan Sprindik Baru Hadi Poernomo

Minggu, 14 Jun 2015 | 12.29 WIB

KPK Wacanakan Sprindik Baru Hadi Poernomo <br>

Hadi Poernomo saat di persidangan praperadilan (ANTARA)


CENTROONE.COM - Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo berpeluang kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan kembali surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

Hal itu tengah dipertimbangkan lantaran lembaga superbody ini 'gagal' terkait langkah hukum banding atas putusan Hakim tunggal Haswandi yang telah mengabulkan gugatan praperadilan ?Hadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penerbitan Sprindik sebagai salah upaya yang tengah dikaji KPK. "Masih mempertimbangkan opsi-opsi apa yang lain, bisa PK, Kasasi, atau mengeluarkan Sprindik mentersangkakan kembali," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha, Sabtu (13/6/2015) malam.

Jika penerbitan Sprindik itu terrealisasi, Hadi dipastikan kembali menyandang status tersangka. "Bisa tersangkakan itu (Hadi Poernomo)," tutur dia. Disisi lain, sambung Priharsa, pihaknya tidak akan memberhentikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA tahun 1999. Penyidikan kasus yang sebelumnya telah menjerat Hadi Poernomo itu tetap dilakukan. "Kita anggap itu (penyidikan kasus BCA) belum berhenti," tegas Priharsa.

Menurut Priharsa, pihaknya masih berupaya melawan putusan hakim Haswandi yang memerintahkan kasus itu untuk dihentikan. Sebab, putusan itu dinilai melampaui apa yang digugat oleh Hadi Poernomo. Dimana Hadi Poernomo menggugat agar penyidikan yang dilakukan oleh KPK adalah tidak sah. Namun pada putusannya, Hakim Haswandi memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan. "Yang dilawan ultra petita (melampaui apa yang digugat)," tandas Priharsa.

Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA tahun 1999?, Hadi Poernomo melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Haswandi yang memimpin persidangan mengabulkan gugatan Hadi. Hakim Haswandi juga meminta KPK menghentikan penyidikan kasus yang menjerat Hadi tersebut.

Hadi Poernomo diduga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH PT BCA Tbk tahun pajak 1999 diajukan pada 17 Juli 2003. Padahal saat itu bank lain juga mengajukan permohonan sama tapi semuanya ditolak.

Hadi selaku Dirjen Pajak 2002 sampai 2004 mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Menurut Hadi, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun itu. dibatalkan. Karena pembatalan tersebut, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA sebesar Rp 375 miliar.



oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra