Ini Potensi Korupsi Dalam Program Dana Desa

Sabtu, 13 Jun 2015 | 08.00 WIB

Ini Potensi Korupsi Dalam Program Dana Desa <br>


CENTROONE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian pengelolaan dana desa. Dari hasil kajian itu, lembaga superbody ini mengendus 14 potensi korupsi dalam program yang dicanangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pimpinan Marwan Jafar tersebut.

Plt Pimpinan KPK menjelaskan celah terjadinya praktik korupsi terkait aspek regulasi dan kelembagaan. Dimana pada aspek itu, regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa belum sepenuhnya lengkap. Selain itu, ada potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa kemendagri.

Formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 tahun 2015 juga dinilai tidak transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Bahkan, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari alokasi dana desa (ADD) dirasa tidak berkeadilan.

"Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa menjadi tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih," tegas Johan.

Pada aspek tatalaksana, terang Johan, terdapat lima persoalan potensi korupsi. Antara lain, satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Kemudian transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, dan APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Sementara dalam aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan. Antara lain, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Kemudian pada aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan. Yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi, memanfaatkan lemahnya aparat desa. Dikatakan Johan, pihaknya berharap kajian yang telah dilakukan ini mampu menjadi mekanisme pemicu dalam upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa bersama semua pemangku kepentingan.


Sebab jika tidak, potensi korupsi pada penggelontoran dana desa sebesar Rp 20,7 triliun dalam tiga tahap itu akan berubah menjadi nyata. "Kalau pengawasan itu tidak efektif maka bisa timbul korupsi, makanya bagimana solusinya ketemu lah kita untuk cari solusi dalam bentuk 'action plan'," tandas Johan.


oleh:Rangg T-editor:YL.antamaputra