KPK Endus Belasan Potensi Korupsi Program Dana Desa

Jumat, 12 Jun 2015 | 22.38 WIB

KPK Endus Belasan Potensi Korupsi Program Dana Desa

Logo KPK (ANTARA)


CENTROONE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian pengelolaan dana desa. Dari hasil kajian itu, lembaga superbody ini mengendus 14 potensi korupsi dalam program yang dicanangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pimpinan Marwan Jafar tersebut.

Wakil Ketua KPK Johan Budi SP membenarkan adanya potensi korupsi tersebut. Potensi itu terjadi di berbagai aspek, mulai dari regulasi dan kelembagaan, tata laksana, aspek sumber daya manusia, hingga pengawasan. "Hasil kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan (potensi korupsi)," ungkap Johan Budi di kantornya, Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Kajian itu sendiri dipaparkan oleh lembaga antikorupsi ini kepada sejumlah pihak terkait salah satunya pihak Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo mengapresiasi kajian yang telah dilakukan KPK. Dia mengaku bahwa pihaknya telah menerima hasil kajian tersebut. "Pemerintah apresiasi kepada KPK yang telah berikan maping kondisi riil di lapangan dan potensi permasalahan, apabila kalau tidak ada antisipasi," terang dia.

Hingga saat ini, kata Mardiasmo, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah berhasil mengalokasikan 35% dari 40% dana desa sebesar Rp20,7 triliun pada tahap pertama ini. Pasalnya, pemberian dana desa ini melalui tiga tahap, 40%, 40%, 20% kepada Kabupaten atau Kota. "40 persen pertama sudah terealisir 35 persen, jadi kurang lima persen itu karena Bupati belum buat aturan alokasi per desanya. Kami sudah menunggu surat dan kami minta bantu ingatkan Bupati tersebut," kata Mardiasmo.

Mardiasmo lebih lanjut mengungkapkan bahwa dana untuk desa yang ditransfer melalui pihaknya langsung dialokasikan kepada Bupati atau Wali Kota. Dana itu kemudian dilanjutkan kepada masing-masing desa yang ada di Kabupaten. "Alokasi pemerintah ke daerah ke Bupati masing-masing, nanti Bupati masing-masing akan lanjutkan ke desa. Ini implementasi di lapangan," ungkap Mardiasmo.


oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra