PPK Digembleng Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Minggu, 31 Mei 2015 | 13.33 WIB

PPK Digembleng Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu<br>

Proses pemungutan suara


CENTROONE.COM - Sebanyak 155 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 31 kecamatan di Surabaya mendapat tataran tentang kode etik penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Disampaikan Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin, kode etik ini menjadi pegangan PPK yang sangat penting agar bisa menjadi penyelenggara yang lebih baik lagi.

Kode etik penyelenggara Pemilu ini menjadi satu kesatuan sebagai landasan norma moral, etis, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu. Di dalamnya mengatur hal-hal yang diwajibkan, yang dilarang, serta yang patut atau tidak patut dilakukan, baik dalam tindakan maupun ucapan.

Adanya kode etik ini bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas para pengelenggara Pemilu, baik KPU RI, tingkat provinsi, KPU tingkat kota/kabupaten, hingga badan ad hoc lainnya seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Panwaslu di semua tingkatan.

"Kode etik ini bersifat mengikat, wajib dipatuhi, serta berlaku bagi seluruh jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu. Sementara penegakkannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian. Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik bisa dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap," papar Robiyan.

Dia pun meminta agar penyelenggara pemilu menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis,  tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Selain itu, Robiyan meminta para anggota PPK menolak menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye. “Ini untuk mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung, serta untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas," pungkasnya.  


oleh:Windhi A-editor:YL.antamaputra