Pemberantasan Korupsi Seharusnya Langsung di Bawah Presiden

Sabtu, 30 Mei 2015 | 15.23 WIB

Pemberantasan Korupsi Seharusnya Langsung di Bawah Presiden

Presiden Joko Widodo bersama ibu negara Iriana (ANTARA)


CENTROONE.COM  - Kejahatan kerah putih belakangan ini cukup membahayakan. Sebab itu, pemberatasan korupsi diimbauh di bawah komando presiden. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dalam diskusi bertajuk 'Duh..! KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Menurut Fadli, level bawah akan mengikuti, jika pejabat di level atas bersih dari tindak pidana korupsi. "Jadi dipimpin secara sentralistik dari atas. Berani enggak Jokowi?," tegas Fadli Zon.

Dikatakan Fadli, sistem presidensil akan menguat, jika hal itu dilakukan. Pun demikian, Fadli enggan menilai mampu tidaknya Presiden Jokowi melakukan hal demikian. "Karena korupsi itu dilakukan dari atas, kalau atas tidak korupsi bawah juga tidak. Jadi harus terpimpin. Jangan langsung orangnya dulu lah, tapi presiden. Orang kan akan melihat di legislatif, eksekutif dan yudikatif akan melihat siapa pemimpinnya," tandas Wakil Ketua umum Partai Gerindra ini.

Hal tak jauh berbeda juga disampaikan pakar hukum tata negara, Irman. Dia juga menyarankan agar tongkat komando pemberantasan korupsi dikembalikan kepada presiden. "Kita sudah harus berpikir kembalikan tongkat komando pemberantasan korupsi ke Presiden," ujar dia.

Bukan tanpa alasan hal itu dikemukakan Irman. Pasalnya, pemberantasan korupsi lmah karena presiden bertindak seperti tukang pos. Dimana untuk memilih pimpinan KPK, Presiden kemudian membentuk panitia seleksi (Pansel) yang dia pilih sendiri. Pansel ini kemudian bekerja dan menyerahkan calon yang terjaring ke Presiden, selanjutnya Presiden mengajukannya ke DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

"Jadi presiden tidak tahu apa-apa. Presiden tidak tahu masalah. Kemudian diserahkan ke DPR oleh Presiden, semacam tukang pos," terang dia.

Lebih lanjut diungkapkan Irman, di DPR terjadi penolakan karena calon yang dihasilkan Pansel tidak memenuhi kriteria. Nah, Presiden disinyalir kemudian melemparkan tanggung jawab ke Pansel. Sedangkan Keppres pembentukan Pansel telah selesai masa jabatannya.

Karena itu, tegas Irman, komando harus ada dibawah presiden. Sedangkan DPR, ujar Irman, bisa bertindak sebagai lembaga pengontrol. "DPR bisa mengontrol. Sekarang Presiden bisa lempar tangan. Presiden bilang tidak bisa ikut campur," tandas Irman.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra