Segera Tentukan Langkah Terkait Mantan Walikota Makassar

Kamis, 28 Mei 2015 | 17.26 WIB

Segera Tentukan Langkah Terkait Mantan Walikota Makassar

Mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin berbincang dengan kader Partai Demokrat Sulawesi Selatan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5). ANTARA FOTO/Zabur Karuru


CENTROONE.COM - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan salinan putusan praperadilan mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi membenarkan jika pihaknya telah menerima salinan putusan gugatan praperadilan yang sebelumya telah dikabulkan oleh Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati. "Kemarin diterima bagian tim di penindakan," ujar Johan Budi melalui pesan singkat, Kamis (28/5/2015).

Untuk menentukan langkah hukum kedepannya, KPK masih mempelajari salinan tersebut. Salah satu opsi langkah hukum tersebut yakni menerbitkan kembali surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Ilham Arief Sirajuddin. "Itu memang salah satu opsi bentuk perlawanan, tapi sekarang dan jam ini, belum," terang Johan.

Pihak KPK sebelumnya sempat menyebut pihaknya membutuhkan salinan putusan tersebut untuk nantinya dipelajari dan dijadikan dasar untuk melakukan perlawanan hukum. Sejumlah opsi perlawanan hukum tersebut telah disiapkan KPK. Termasuk diantaranya adalah berencana untuk melakukan upaya hukum diantara Kasasi, PK (Peninjauan Kembali) atau banding. KPK juga telah menyiapkan opsi untuk menerbitkan kembali surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Ilham Arief Sirajuddin.
Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 7 Mei 2014.

Ilham ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Traya Tirta, Hengki Widjadja dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar. Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ilham kemudian melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan lantaran tidak terima atas penetapan tersangka itu. Oleh Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati, gugatan itu kemudian dikabulkan sepenuhnya. Dalam putusannya, Hakim Upiek menyatakan bahwa penetapan Ilham Arief sebagai tersangka tidak sah lantaran KPK tidak bisa menunjukkan alat bukti yang cukup.



oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra