Menangkan Hadi Poernomo, Dituding Berusaha Hentikan Kasus BCA

Kamis, 28 Mei 2015 | 07.00 WIB

Menangkan Hadi Poernomo, Dituding Berusaha Hentikan Kasus BCA<br>

Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo di persidangan (ANTARA)


CENTROONE.COM - Putusan Hakim Haswandi yang mengabulkan praperadilan Hadi Poernomo disinyalir sebagai upaya menutup perkara dugaan korupsi keberatan Pajak BCA. Pasalnya, hakim Haswandi dalam putusannya meminta KPK menghentikan penyidikan kasus tersebut.
Demikian disampaikan Pengamat Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/5/2015). Menurut Miko, hal itu diluar kewenangan praperadilan. "Ini tertera pada putusan yang meminta termohon (KPK) menghentikan penyidikan. Ini di luar kewenangan praperadilan," tegas Miko.
Selain di luar kewenangan, Miko menilai Hakim Haswandi yang memutus praperadilan Hadi Poernomo hanya mencari-cari kesalahan KPK. Hal itu karena Hakim Haswandi mempermasalahkan mengenai keabsahan Penyelidik dan Penyidik KPK yang menangani perkara Hadi Poernomo. Padahal, sebelumnya Hakim Haswandi tidak mempemasalahkan hal tersebut dalam menangani perkara Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.
"Mengapa kemudian di kasus Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng, Hakim Haswandi ga permasalahkan, padahal Penyelidikan, penyidik, dan penuntutan kan suatu rangkaian yang tidak terputus. Tapi di AU dan AM tidak dipermasalahan hakim Haswandi," ujar dia.
Hakim Haswandi menilai Penyelidik KPK tidak sah karena sebelumnya dia berasal dari BPKP. Sementara Penyidik tidak sah karena sudah berhenti dari Polri dan kemudian bergabung dengan KPK. Miko menilai hal tersebut seharusnya sudah tidak dipermasalahkan lagi lantaran ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang sistem kerja dan organisasi KPK, yang mengatur alih fungsi dan transfer tenaga dari institusi lain ke KPK.
Miko lebih lanjut menilai bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri. Hal tersebut merujuk pada Pasal 43 dan Pasal 45 Undang-Undang KPK. "Kan masalah ini sudah pernah mencuat saat Novel Baswedan dipermasalahan pada tahun 2012. Sehingga penyelidik dan penyidik dari institusi lain sudah tidak dipermasalahan lagi melalui PP itu. Bisa ditafsirkan KPK berwenang dan sah mengangkat penyidik dan penyelidik," tandas Miko.


oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra