Pelantikan Wali Kota Harus Diimbangi Dengan Penataan Kepegawaian

Kamis, 31 Des 2015 | 23.00 WIB

Pelantikan Wali Kota Harus Diimbangi Dengan Penataan Kepegawaian

Balai Kota Surabaya (Centroone)


Centroone.com - Penataan kepegawaian di lingkungan Pemkot Surabaya didorong Komisi A DPRD Surabaya. Hal ini diharapkan setelah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2016, Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.

Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono mengungkapkan, ada sejumlah pertimbangan penting perlunya penataan pegawai. “Pertama, banyak pejabat yang sudah pensiun. Kedua, ada sejumlah pos Plt atau ragkap jabatan, kemudian beberapa pejabat yang menempati posisinya terlalu lama,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini mencontohkan, sejumlah lurah dan camat banyak yang menempati posisinya di wilyah tertentu selama 5 hingga 7 tahun. Jika terlalu lama, menurutnya dampaknya pasti ada kejenuhan dan sebagainya.

Adi menambahkan, idealnya pergantian lurah dan camat sesuai usulan Komisi A yang disampikan ke pemkot, setelah yang bersangkutan memegang  jabatan selama 3 tahun. Dia menegaskan, biasanya proses penataan kepegawaian dilakukan dalam gerbong yang besar. Namun demikian, proses mutasi itu bisa dilakukan 6 bulan sejak wali kota dan wakil wali kota terpilih sudah dilantik.

Persiapan penataan kepegawaian jauh hari dilakukan agar kepala daerah definitif saat akan melakukan mutasi sudah mempunyai basis pengambilan keputusannya. Menanggapi pengisian jabatan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini masih kosong, Adi Sutarwijono mengatakan, sudah ada aturannya sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagaimana teknis rekrutmennya, dia menilai pemkot menguasai hal tersebut.

Pria yang akrab disapa Awi ini menegaskan, pada saat mutasi mendatang, seluruh pos kepemimpinan diisi figure yang the right man and the right place. “Hal itu agar fungsi pemerintahan berjalan maksimal terutama soal penyerapan anggran dan pelayanan publik,” tandas Adi.

Dia mengatakan penataan kepegawaian dan kepemimpinan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi. Pasangan Risma–Whisnu dalam visi-misi yang disampaikan pada kampanye menyatakan, reformasi birokrasi merupakan syarat fundamental pemkot ke depan.

“Kita akan panggil Badan Kepegawaian dan Diklat awal tahun nanti, untuk membahas penataan kepegawaian,” ungkapnya. (windhi/by)