Sejumlah Anggota DPRD DKI Disebut di Sidang UPS, Lulung CS Menghindar

Jumat, 30 Okt 2015 | 16.00 WIB

Sejumlah Anggota DPRD DKI Disebut di Sidang UPS, Lulung CS Menghindar


CENTROONE.COM - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik enggan berkomentar soal keterlibatan Ketua Komisi E DPRD DKl Jakarta, HM Firmansyah dan anggota Komisi E DPRD DKl Jakarta, Fahmi Zulfikar Hasibuan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat pada APBD Perubahan tahun 2014. "Itu kan pengadilan," kata M Taufik menghindar saat dikonfirmasi wartawan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Taufik hadir di gedung KPK bersama sejumlah anggota DPRD DKI untuk melaporkan dugaan korupsi terkait pembelian lahan RS Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat. Salah satu yang hadir yakni Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana. Sama seperti M Taufik, lelaki yang akrab disapa Haji Lulung itu juga berkelit saat disinggung soal dugaan keterlibatan anggota DPRD DKI itu dalam kasus dugaan korupsi UPS. Haji Lulung pun menghindar. Termasuk saat disinggung mengapa kasus korupsi UPS tak juga dilaporkan ke KPK. "Urusan pengadilan nanti manggil siapa yang disebut," cetus Lulung.

Keterlibatan Anggota DPRD DKl Jakarta sebelumnya disebut dalam dakwaan dugaan korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat pada APBD Perubahan tahun 2014. Ketua Komisi E DPRD DKl Jakarta, HM Firmansyah serta anggota Komisi E DPRD DKl Jakarta, Fahmi Zulfikar Hasibuan disebut dalam surat dakwaan dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana SukuDinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman.

Jaksa Penuntut Umum menyebut bahwa Alex dan juga Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, pernah melakukan pertemuan dengan Fahmi di Hotel Redtop pada bulan Juli 2014. Pertemuan dilakukan untuk melobi Fahmi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), agar UPS dapat dijadikan sebagai barang pengadaan di Sudin Dikmen Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Hal itu dilakukan lantaran Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak pernah mengajukan permohonan anggaran atau dana untuk pengadaan UPS.

Pada pertemuan itu dibicarakan supaya dianggarkan pengadaan UPS dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dengan harga per unitnya sebesar Rp6 miliar. "Fahmi Zulfikar Hasibuan menyanggupi akan memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS dan menyampaikan bahwa jika anggaran UPS berhasil maka Fahmi meminta 7 persen sebagai fee atau Uang Pokok-Pokok Pikiran dari pagu anggaran sebesar Rp300 miliar dan permintaan komitmen 7 persen fee dari pagu anggaran UPS tersebut harus disetujui Harry Lo," kata Jaksa Tasjrifin Halim, saat membacakan surat dakwaan Alex di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Menindaklanjuti agar anggaran pengadaan UPS dapat lolos dalam APBD Perubahan 2014, Fahmi melakukan kerjasama dengan HM Firmansyah selaku Ketua Komisi E DPRD DKl Jakarta. Kerjasama itu dengan cara mengajukan pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Pengadaan UPS itu dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2014 sebanyak 25 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp150 miliar. "Namun, tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD mitra, hingga akhirnya disetujui dan dituangkan dalam APBD Perubahan tahun 2014," kata Jaksa.

 
NEXT