Indonesia Gabung TPP, IGJ : Jokowi Khianati Konstitusi

Rabu, 28 Okt 2015 | 15.00 WIB

Indonesia Gabung TPP, IGJ : Jokowi Khianati Konstitusi

Presiden Joko Widodo (dok Centroone)


CENTROONE.COM - Presiden Joko Widodo memberikan indikasi kuat Indonesia akan masuk Trans Pasifik Partnership(TPP), blok kerja sama perdagangan Asia Pasifik yang dirancang oleh Amerika Serikat.  Hal itu terlihat saat Jokowi bertemu Presiden Amerika Serikat, Barack Obama pada Selasa, 27 Oktober 2015.

Terkait hal itu, Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai Jokowi telah melakukan kesalahan fatal jika setuju bergabung ke dalam TPP. Hal ini karena ketentuan TPP bertentangan dengan Konstitusi, khususnya terkait dengan kedaulatan negara atas penguasaan dan pengelolaan perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar RI.

Manajer Riset dan Monitoring IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa TPP memiliki 29 bab ketentuan liberalisasi perekonomian yang didalamnya disusun sesuai dengan standard dan kepentingan AS. Bahkan cakupan aturannya sangat luas dan komprehensif. Sehingga TPP berpotensi terhadap hilangnya kedaulatan negara atas pengelolaan perekonomian nasional dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat.

“TPP telah menghilangkan kontrol negara atas sektor public yang strategis bagi masyarakat dengan meminta untuk menghapus daftar negative investasi di sektor ini. Bahkan, TPP hendak memasung peran BUMN dalam mengelola sumber kekayaan nasional. Dukungan pemerintah yang besar terhadap BUMN dianggap telah menciptakan kompetisi yang tidak adil, sehingga TPP melarang segala bentuk dukungan untuk BUMN”, terangnya.

Lebih lanjut Rachmi menerangkan bahwa TPP akan membuka akses perusahaan asing kepada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai Triliyunan dollar AS dari serapan APBN. “Ini bisnis yang menggiurkan bagi korporasi AS. Sehingga TPP menerapkan aturan non-diskriminasi dan national treatment bagi perusahaan asing dalam kegiatan ini”, pungkasnya.

 IGJ mengingatkan Jokowi untuk tidak gegabah memutuskan keterlibatan Indonesia di dalam TPP. Pilihan terhadap TPP juga bukan strategi yang tepat bagi pemulihan perekonomian nasional. Sehingga TPP bukan jawaban bagi Indonesia. TPP diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS)dalam rangka untuk mendongkrak perekonomiannya melalui penghapusan berbagai bentuk hambatan perdagangan dan investasi AS di negara mitra TPP.

Pembentukan TPP oleh AS juga dilatarbelakangi untuk menyaingi dan menghambat dominasi China di Asia Pasifik, dimana China telah banyak diuntungkan dengan mengikatkan banyak perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN dan 6 negara Asia Pasifik lainnya seperti India, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan New Zealand. by